Ketua Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Ihsanudin, mengungkapkan, kerawanan pangan di provinsi yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa dan tersebar di 13 kabupaten/kota relatif kecil. <p style="text-align: justify;">Ia mengungkapkan itu di Banjarmasin, Senin (07/02/2011), mengutip hasil rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel dengan Dinas Pertanian provinsi setempat yang membahas masalah kerawanan pangan sebagaimana mengancam beberapa daerah lain di Indonesia. <br /><br />"Menurut keterangan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kalsel, Sriyono, walau produksi padi Tahun 2010 di provinsinya turun sekitar enam persen dibandingkan 2009, tapi tetap surplus," ungkapnya. <br /><br />Penurunan produksi padi Kalsel 2010 tersebut karena pengaruh cuaca ekstrim, sehingga banyak terjadi gagal tanam, di samping faktor lain yang juga menjadi penyebab, kata wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. <br /><br />Namun ketika rapat kerja, 4 Februari lalu, Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian, meminta Distan terus berupaya semaksimal mungkin untuk peningkatan produksi padi pada masa-masa mendatang. <br /><br />"Oleh sebab itu, kejadian atau pengalaman tahun 2010 hendaknya jangan menjadi alasan pada 2011 dan tahun-tahun berikut. Karena itu pula Distan berupaya lebih maksimal mengantisipasi agar kejadian 2010 tidak terulang," tandasnya. <br /><br />Dengan mengutip keterangan dari Distan Kalsel, dia mengungkapkan, pada 2010 ada sekitar 400 hektare (ha) lahan pertanian/persawahan yang gagal tanam dan masih terdapat 171.000 ha yang belum ditanami. <br /><br />Selain itu, sebagian besar atau sekitar 473.000 ha lahan sawah di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel hanya bisa panen sekali dalam setahun, sedangkan yang bisa panen dua kali dalam setahun baru sekitar 35.000 ha dan tiga kali dalam setahun seluas 50 ha. <br /><br />Mengenai impor beras dan dalam kaitan dengan Kalsel, Ketua Komisi II DPRD tingkat provinsi tersebut belum bersedia memberi banyak komentar karena hal itu berkaitan dengan kebijaksaan pemerintah pusat atau Badan Urusan Logistik (Bulog). <br /><br />"Namun kalau melihat tingkat produksi padi kita, Kalsel mungkin tak perlu mendatangkan beras impor. Tapi untuk penyangga kebutuhan pangan mungkin masih bisa Kalsel mendatang beras impor," tuturnya. <br /><br />"Hanya saja, keberadaan beras impor jangan sampai membuat harga gabah petani anjlok karena hal itu bisa membuat usaha pertanian tidak bergairah dan lahannya pun menjadi terlantar," kata Ihsanudin. <br /><br />Sebelumnya, Kepala Distan Kalsel, Srioyono menerangkan, produksi padi di provinsinya Tahun 2009 sekitar 1,9 juta ton lebih dan 2010 ditargetkan sebanyak dua juta ton lebih. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
