Warga Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menyesalkan pembagian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di wilayah itu dinilai salah sasaran. <p style="text-align: justify;">Pernyataan itu dilontarkan Rudianto, warga Pasar Baru Kabupaten Nunukan, Jumat menyatakan, jika memperhatikan penerima dana BLSM di Kantor Pos Kecamatan Nunukan kelihatan sebagian besar tidak tergolong masyarakat miskin.<br /><br />Pasalnya, mereka datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sendiri dan sebagian menggunakan perhiasan emas dan handphone yang harga jutaan rupiah.<br /><br />Memang, lanjut Rudianto, memperhatikan penampilan sebagian penerima dana BLSM tersebut tidak memperlihatkan mereka sebagai masyarakat tidak mampu.<br /><br />Namun dia mengherankan, kenapa masyarakat yang dianggap telah mampu tetap diberikan kartu perlindungan sosial (karlinsos) padahal sasaran dana BLSM tersebut adalah untuk warga miskin.<br /><br />Hal senada disampaikan Daipa, warga Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, pada hari yang sama.<br /><br />Daipa yang termasuk salah satu penerima dana BLSM tersebut mengaku, terdapat beberapa warga di sekitar rumah tempat tinggalnya tidak mendapatkan bantuan ini padahal kondisi kehidupannya tidak mampu berusaha lagi akibat usianya yang usur.<br /><br />Sementara, lanjut dia, terdapat sejumlah penerima dana BLSM di Kantor Pos Kecamatan Nunukan tersebut tampak masih mudah dan tenaga kuat.<br /><br />Rudianto mengungkapkan, dirinya hampir setiap hari berkunjung di Kantor Pos Kecamatan Nunukan yang terletak dekat Pasar Inhutani itu menyaksikan pembagian dana BLSM.<br /><br />Ia mengaku sempat menemukan seorang penerima dana BLSM menggunakan mobil pribadi dan seorang guru sekolah dasar di wilayah itu.<br /><br />Ini membuktikan bahwa distribusi pembagian dana BLSM di Kabupaten Nunukan salah sasaran sebab yang menerima banyak yang telah mampu perekonomiannya, kata Rudianto.<br /><br />Pernyataan tidak tepat sasaran juga diungkapkan Darma, salah seorang penerima karlinsos di Kampung Rambutan Pasar Baru Kecamatan Nunukan.<br /><br />Ia mengatakan, terdapat orang tua jompo di dekat rumah tempat tinggalnya yang selayaknya menerima dana bantuan pemerintah tersebut karena tidak mampu bekerja lagi.<br /><br />Tetapi kata dia, ternyata orangtua jompo tersebut mengaku tidak mendapatkan kartu untuk mendapatkan dana BLSM yang dimaksudkan.<br /><br />Darma mengaku dana BLSM yang diterimanya atasnama orangtuanya yang pada saat pendataan masih berstatus janda. Tapi saat ini telah menikah lagi dan tinggal bersama suami barunya di Pulau Sebatik.<br /><br />Sehubungan dengan hal ini, Ketua RT 03 Kelurahan Nunukan Timur, Saenal, Jumat mengemukakan dari 18 kepala keluarga (KK) warganya yang mendapatkan karlinsos untuk menerima dana BLSM, sebagian besar tergolong telah mampu ekonominya.<br /><br />Sementara masih banyak warganya yang selayaknya perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi tidak diberikan, ujarnya.<br /><br />Persoalannya adalah, sebut dia, pada saat pendataan warga miskin tidak pernah melibatkan pemerintah setempat yakni ketua RT.<br /><br />"Seharusnya yang mendata masalah warga miskin adalah ketua RT, karena mereka yang lebih tahu warganya yang layak mendapatkan bantuan. Tapi kenyataannya kan tidak demikian makanya banyak bantuan bagi warga miskin diterima orang yang sudah mampu seperti BLSM ini," ujarnya agak kesal. <strong>(phs/Ant)</strong><br /><br /></p>
