Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah harus memutar otak untuk menyiasati minimnya dana yang dimiliki agar tugas-tugas mereka tetap bisa dijalankan dengan baik. <p style="text-align: justify;">"Contoh kecil saja, biaya transportasi di daerah kita ini jauh berkali-kali lipat jika dibanding standar harga di Pulau Jawa. Seperti di Kecamatan Bukit Santuai, untuk menuju lokasi saja harga sewa speeboat itu sampai Rp 1 juta, jadi sangat jauh dibanding standar biaya yang ditetapkan pemerintah.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut anggota KPU Kab. Kotim Benny Satya, rumitnya geografis seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan juga oleh pemerintah pusat dalam menentukan standar biaya sehingga dalam pertanggungjawaban nanti kita tidak pusing karena faktanya memang seperti itu," kata anggota KPU Kabupaten Kotim, Benny Setia.</p> <p style="text-align: justify;">Benny menduga, kendala serupa juga dirasakan KPU lainnya di Kalimantan Tengah karena geografis di provinsi ini rata-rata cukup rumit dengan kondisi bukit-bukit dan hutan, sementara akses jalan darat masih terbatas sehingga jalur sungai menjadi solusi meski harus menempuh medan berat. Wilayah Kalimantan Tengah yang luasnya satu setengah kali luas Pulau Jawa, tentu juga berpengaruh terhadap biaya operasional karena perjalanan yang jauh dan waktu tempuh yang lama bagi KPU di kabupaten untuk menjangkau seluruh kecamatan.</p> <p style="text-align: justify;">�Tidak hanya kami di KPU, yang kasihan itu petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) juga sangat merasakan kendala masalah ini. Luasnya wilayah serta terbatasnya akses dan dengan dana terbatas ini juga membuat mereka pusing. Seperti di Kecamatan Pulau Hanaut, PPK di sana harus menggunakan kelotok (perahu bermesin) untuk mendatangi tiap PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan itu butuh biaya tidak sedikit," sambung Benny.</p> <p style="text-align: justify;">Pihaknya harus berusaha keras untuk mencari solusi agar semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada KPU Kabupaten Kotim bisa dijalankan dengan baik. "Kalau tidak dijalankan, nanti melanggar aturan. Makanya kami terus berusaha agar semua berjalan dengan baik. Syukur-syukur nanti di APBD Perubahan ada tambahan dana, "timmpalnya tanpa merinci berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk KPU tahun ini.</p> <p style="text-align: justify;">Meski dengan kondisi keterbatasan ini, Benny meyakinkan bahwa KPU Kabupaten Kotim beserta jajaran hingga ke tingkat PPS berupaya maksimal dalam menjalankan tugas. Saat ini tahapan persiapan pemilu legislatif 2014 mendatang terus berjalan meski dalam waktu dekat anggota KPU Kotim akan mengakhiri masa tugas.</p> <p style="text-align: justify;">"Nanti tinggal melanjutkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Kita berdoa saja semoga semua lancar dan KPU diberi kemudahan agar bisa melaksanakan pemilu dengan lancar dan sesuai aturan," harap Benny. <strong>(phs/Ant)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br /> </p>
