Ketua DPRD: Bupati Kotawaringin Timur Lecehkan Legislatif

Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Jhon Krislie menilai tidak hadirnya bupati maupun wakil bupati setempat dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan II 2011 telah melecehkan lembaga legislatif. <p style="text-align: justify;">"Tidak hadirnya Bupati maupun Wakil Bupati Kotawaringin Timur dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kami anggap bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif dan ketidak seriusannya dalam mengemban amanat rakyat," kata Jhon Krislie, di Sampit, Selasa.<br /><br />Ia mengatakan, bupati maupun wakil bupati wajib menghadiri rapat paripurna pembahasan LKPJ karena untuk menentukan program pembangunan daerah selanjutnya.<br /><br />Pembangunan yang belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah dirangkun dalam LKPJ diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk itulah harus dilakukan pembahasan.<br /><br />Dengan hadirnya bupati dalam pembahasan LKPJ tersebut diharapkan dapat mendengar secara langsung apa saja yang harus dilakukan perbaikan dalam melaksanakan program pembangunan.<br /><br />Menurut Jhon Krislie, bagaimana seorang kepala daerah bisa mengetahui pembangunan di daerahnya sudah tepat sasaran atau tidak kalau rapat saja tidak hadir.<br /><br />Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi selama menjabat menjadi kepala daerah sudah sering tidak menghadiri rapat paripurna dan selalu mewakilkan kepada bawahannya.<br /><br />"Kami harap ke depannya Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi bisa memilah dan membedakan kegiatan atau acara apa saja yang harus dihadirinya, apabila acara tersebut bukan untuk kepentingan daerah lebih baik ga usah dihadiri atau diwakilkan saja kepada yang lain," katanya.<br /><br />Berdasarkan laporan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur Putu Sudarsana ke DPRD setempat menyebutkan bupati tidak hadir dalam rapat paripurna karena mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandung, Jawa Barat, sedangkan wakil bupati menghadiri rapat masalah beras untuk masyarakat miskin (raskin).<br /><br />Saat ini masih banyak persoalan daerah yang belum diselesaikan dan hal itu membutuhkan pemikiran bersama untuk mengatasinya, katanya.  <br />Ia mengatakan, membangun sebuah daerah tidak bisa hanya dilakukan oleh bupati dan wakil bupati saja, tapi perlu dilakukan secara bersama-sama.<strong> (das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.