Komisi IV DPR RI menyetujui rencana pemotongan APBN tahun 2014 Kementrian Pertanian sebesar Rp 1.902.984.562.000 dan penambahan dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp 45.419.498.000, sehingga total pemotongan sebesar Rp 1.857.565.064.000. Dengan demikian pagu APBN perubahan tahun 2014 kementerian pertanian sebesar Rp 13,613 Triliun. <p style="text-align: justify;">Komisi IV meminta Menteri Pertanian tetap mempertahankan program-program untuk petani agar dijadikan prioritas dalam realisasi program dan kegiatan kementeriam pertanian pada APBN Perubahan Tahun 2014.<br /><br />“Berkaitan dengan pemotongan anggaran tersebut, maka komsisi IV DPR RI berharap pengurangan pagu anggaran tidak mengganggu pelaksanaan program inti, serta seluruh program dapat berjalan lancar hingga akhir tahun 2014,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, Selasa (17/6), di Gedung Parlemen.<br /><br />Komisi bidang Pertanian dan pangan ini, menerima laporan dan memberikan apresiasi atas serapan APBN Kementerian pertanian sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp.4,262 Triliun atau 27,47 % dari pagu APBN tahun 2014 sebesar Rp.15,515 Triliun. <br /><br />“Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kineja agar serapan APBN rahun 2014 dapat tercapai sesuai rencana dan target,” papar Herman.<br /><br />Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu indikatif RAPBN kementerian pertanian tahun 2015 sebesar Rp.15,825 Triliun.<br /> <br />Evaluasi HET Pupuk Subsidi<br /><br />Selain itu, Komisi IV DPR RI mendukung untuk dilakukannya revisi terhadap Permentan Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014 tanggal 26 Novemver 2013 setelah penetapan APBN-P Tahun 2014, agar volume pupuk disesuaikan dengan rencana kebutuhan sebesar 9,55 juta ton.<br /><br />Anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid, mengkritisi terkait dengan masalah pupuk, yang hal itu terkait juga dengan kepastian lahan produktif yang ada di negeri. Karena menurutnya kebutuhan untuk memproduksi komoditas pangan tertentu berbeda dengan komoditas lainnya.<br /><br />“Nampaknya inventerasi terhadap lahan produktif ini berapa jumlahnya kemudian non produktif berapa jumlahnya, sehingga mungkin pada lahan yang produktif dengan yang tidak produktif penggunaan pupuk pun tidak akan sama,” katanya.<br /><br />Jazilul juga menyampaikan keheranannya mengenai kebijakan pupuk bersubsidi ini. Dia mengatakan bahwa Menteri Pertanian sudah mencoba membikin skenario, yaitu ada harga eceran dinaikan, yang kemudian kembali lagi ke skenario yang kedua yang berarti menggantungkan kepada APBN. <br /><br />Namun, imbuhnya sementara ini sudah anggaran Kementerian Pertanian di pangkas 1,9 Triliun, sehingga mungkin perlu dikaji kembali harga pokok produksi pupuk ini. <strong>(as/pt/das/parle)</strong></p>
