Komisi IX Soroti Minimnya Anggaran BNP2TKI

Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso menyoroti terkait anggaran untuk Badan Nasioanal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dinilai minim. <p style="text-align: justify;">“Anggaran untuk BNP2TKI kurang lebih sebesar Rp 470 milliar, ini memang sedikit tetapi saya minta kepada Pak Nusron (Kepala BNP2TKI) dan jajarannya untuk bekerja semaksimal mungkin walaupun anggaranya sedikit,” ujar Imam di sela-sela rapat dengar pendapat dengan BNP2TKI terkait RKA K/L 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (07/09/2016).<br /><br /> <br /><br />Terkait anggaran untuk BNP2TKI yang minim, Politisi FPDI-Perjuangan itu mengatakan Komisi IX akan memperjuangkan saat rapat di Badan Anggaran (Banggar). “Saya minta teman-teman di Banggar untuk memperjuangkannya karena kasus TKI sangat tinggi sekali tetapi anggarannya sangat sedikit,”tuturnya.<br /><br /> <br /><br />Anggota komisi IX DPR Karolin Marget Natasa juga ikut menyoroti terkait masalah TKI, pasalnya, diketahui saat ini TKI ilegal meningkat sekitar kurang lebih 20 persen.<br /><br /> <br /><br />“Ini menjadi konsen bagi komisi IX bahwa kita harus meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja yang berada di luar negeri, apalagi dengan database TKI illegal yang meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan,”ujarnya.<br /><br /> <br /><br />Karolin juga meminta kepada BNP2TKI untuk menitikberatkan pada beberapa hal, yang pertama meningkatkan perlindungan kemudian mendampingi TKI yang saat ini bermasalah dan mengawasi proses TKI dari pemberangkatan sampai perlindungan di negara tujuan. sehingga TKI mendapatkan hak nya untuk mendapat perlindungan dari negara.<br /><br /> <br /><br />Selain itu, menurut legislator Politisi PDI Perjuangan pemotongan anggaran juga menjadi pembahasan. Perlu ada kekhususan untuk BNP2TKI karena tugas fungsi utama mereka adalah koordinasi, menyelesaikan persoalan melalui pertemuan dan perjalanan dinas.<br /><br /> <br /><br />“Dalam pemotongan yang menjadi prioritas adalah rapat dan perjalanan dinas, bagi lembaga-lembaga yang rapat dan pejalanan dinasnya adalah untuk menunjang hal ini tidak menjadi persoalan tetapi bagi BNP2TKI ini menjadi problem utama,”pungkasnya.<br /><br /> <br /><br />Sehingga pihaknya berharap pemerintah bisa melihat kekhususan dari tugas fungsi BNP2TKI, karena memang tugasnya adalah rapat dan perjalanan dinas untuk melindungi TKI dan menemui langsung TKI serta pemangku kepentingan (stakeholders) di dalam maupun laur negeri. (rnm,mp)<br /><br />Sumber: http://www.dpr.go.id</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.