Anggota DPR RI dari Komisi IX Karolin Margret Natasa menyatakan, sepanjang dirinya melakukan komunikasi dengan masyarakat perbatasan belum pernah menerima dan mendengar ancaman kearah disintegrasi ataupun masuk dalam ranah makar, seperti yang diisukan mengenai rencana pengibaran bendera Malaysia di perbatasan. <p style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Karolin saat menggelar press conferance dengan wartawan usai menyaksikan pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Katholik di gedung Pancasila, Sabtu (06/08/2011)<br /><br />“Saya selama ini, selama saya berkomunikasi dengan masyarakat perbatasan, belum pernah menerima ancaman seperti ini,” ungkapnya<br /><br />Dengan munculnya kasus rencana pengibaran bendera Malaysia di wilayah perbatasan yang sudah menjadi konsumsi Nasional ini, dirinya meminta kepada aparat untuk mengusut kasus tersebut dan menangkap aktor intelektualnya.<br /><br />“Saya minta aparat pemerintah dan keamanan untuk mengecek apakah ini murni dari masyarakat atau ada aktor intelektual dibalik ini. Kalau ada segera di tangkap karena tindakannya menjurus kepada makar,” tegasnya.<br /><br />Diingatkannya, masyarakat perbatasan untuk tidak diperalat untuk sesuatu tujuan atau kepentingan. Namun jika yang disampaikan itu adalah murni dari masyarakat, dirinya menegaskan akan siap untuk terus berjuang hingga dapat mewujudkan perbatasan sebagai serambi NKRI.<br /><br />“Kalau ini murni dari masyarakat perbatasan kami siap untuk tetap melanjutkan perjuangan mewujudkan perbatasan yang menjadi halaman depan RI,” ujarnya.<br /><br />Dirinya menilai, apa yang terjadi belum lama ini disebabkan tidak adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam membangun perbatasan.<br /><br />“Kalau kita cek di APBD Provinsi, sudah berapa anggaran yang diberikan untuk daerah ini,” tanya Karolin<br /><br />Menurutnya yang sudah menjadi kewenangan provinsi untuk membangun perbatasan sudah dilaksanakan melalui anggaran di APBD.<br /><br />“Pemerintah provinsi sudah bertahap telah mencoba untuk menganggarkan biaya ini. Kalau daerah tidak mampu untuk melaksanakannya, ya serahkan saja ke provinsi untuk kemudian kita anggarkan,” jelasnya.<br /><br />Ditambahkannya, masyarakat sebenarnya paham bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ataupun sulap.<br /><br />“Tapi harusnya ada upaya dan usaha dari pemerintah. Itu yang mereka hargai. Saya yakin masyarakat di perbatasan itu masih sangat mencintai NKRI asalkan mereka mendapatkan pemahaman yang tepat dan tidak dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk bersikap reaktif,” tandasnya.<br /><br />Ketika ditanyakan kaitan rencana pengibaran bendera Malaysia akibat kekecewaan karena dana DPID Rp 19.8 miliar yang dikatakan untuk wilayah perbatasan namun di pecah untuk wilayah lain, Karolin menegaskan bahwa hal tersebut adalah urusan antara kepala daerah dengan masyarakat.<br /><br />“Saya kira itu adalah urusan Bupati dengan rakyatnya. Saya hanya menyambungkan aspirasi saja. Kalau proposal yang diberikan kepada saya waktu itu, yang kemudian dikatakan itu tidak ada, ya terserahlah. Pokoknya saya sudah menjalankan mandat,” tegasnya.<br /><br />Selaku anggota DPR RI, dirinya sudah melakukan tugasnya dengan menyampaikan aspirasi daerah ke Fraksi, dan juga telah dilakukan seminar mengenai perbatasan yang dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Gubernur Kalimantan Barat dan Kompas.<br /><br />“Lalu kita buat dalam politik anggaran PDI Perjuangan. Mandat saya sudah selesai dan sekarang ini urusan Bupati dengan rakyatnya,” tuturnya. <br /><br />Dirinya menegaskan tidak akan menyampuri urusan atau kewenangan dari Bupati dalam masalah anggaran daerah, termasuk kebijakan men-share-kan DPID Rp 19,8 miliar ke 14 kecamatan.<br /><br />“Tapi komitmen untuk wilayah perbatasan mana?” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>
