KOMPAS Hearing Dengan Komisi III DPRD Sekadau Tentang KLA

SEKADAU – Koalisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Sekadau (KOMPAS) merupakan koalisi masyarakat yang didanai Uni Eropa melalui Wahana Visi Indonesia. KOMPAS adakan Hearing dengan Komisi III DPRD Kabupaten Sekadau, di ruang rapat Komisi DPRD Kabupaten Sekadau, Senin (5/11 /18).

Koordinator KOMPAS Kabupaten Sekadau, Suryati katakan, maksud dan tujuan KOMPAS adakan Hearing dengan Komisi III DPRD Sekadau yakni memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah supaya bisa masuk pada anggaran APBD 2019 dalam hal mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA).

Rekomendasi tersebut yakni ;

1. Perbaikan sanitasi yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung seperti membuat bak penampungan air bersih, pipanisasi yang lebih teratur, MCK umum yang memadai dan pelatihan pengolahan limbah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

2. Dinas terkait mensosialisasikan tentang gizi, pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dan upaya peningkatan kehadiran ibu hamil dan balita di Posyandu.

3. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat.
4. Perda Nomor 01 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok harus segera disosialisasikan dan diimplementasikan kepada masyarakat umum.

5. Pemerintah wajib menganggarkan implementasi kedua Perda diatas.

“Rekomendasi KOMPAS ini merupakan hasil pendampingan kami atau sumber data dari 15 (lima belas) Desa,” ucap Suryati.

Menanggapi rekomendasi dari KOMPAS, Anggota DPRD Sekadau melalui Ketua komisi III, Herculanus yang didampingi Wakil ketua Komisi III, H Isnaini katakan, dari DPRD sudah rapat dengan Dinas sosial tentang Raperda dimaksud. Masalah Raperda Bidan kampung juga sudah dibahas.

Soal anggaran kata dia, ini memang harus kita akui, karna APBD kita saat ini turun.

“Kami di Komisi III juga tidak pernah mencoret program usulan kalau mengenai kesehatan dan pendidikan,” terangnya.

Untuk masalah Perda, kami perlu koordinasi dengan pihak eksekutif. Pihak DPRD tetap menerima dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh KOMPAS. Kami kata dia, juga harus berkoordinasi dengan pihak eksekutif.

“Kami selalu mendorong pemerintah daerah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat atau menyangkut pelayanan publik,” ucap Herculanus.
(AS /KN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.