Anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Said Hasan Al Habsyie dari Partai Keadilan Sejahtera, berpendapat, keberadaan koperasi di provinsinya belum mampu menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan setempat. <p style="text-align: justify;">Padahal sebagaimana keinginan pendirinya, koperasi untuk menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, terutama bagi anggota koperasi itu sendiri, lanjutnya, di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalsel itu, untuk bisa mencapai tujuan koperasi, antara lain harus kembali kepada asas, yaitu gotong royong atau kebersamaan, bukan seperti belakangan ini yang terkontaminasi materialistis dan individualis.<br /><br />"Yang lebih parah lagi, kalau koperasi hanya menjadi alat oknum pengurus, sementara anggota tak menikmati sejahtera dalam berkoperasi. Hal itulah yang menyebabkan koperasi ‘jalan di tempat’ dan bahkan cenderung mati," ujar wakil rakyat dari PKS itu.<br /><br />"Memang, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel nampaknya menaruh perhatian besar terhadap upaya menumbuhkembangkan koperasi, seperti penyediaan dana hampir setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," lanjutnya.<br /><br />Namun anggota Komisi II DPRD Kalsel yang tergolong "vokal" itu mempertanyakan, apakah penyaluran dana pembinaan dan menumbuhkembangkan koperasi tersebut sudah tetap sasaran dan tepat guna.<br /><br />"Kita khawatir, koperasi itu hanya sebagai alat, sementara kucuran dana dari APBD hanya untuk segelintir orang atau oknum tertentu, sehingga koperasi di Kalsel tak maju-maju," lanjut Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD tingkat provinsi tersebut.<br /><br />Oleh sebab itu, dia menyarankan, Pemprov Kalsel harus mengevaluasi kembali terhadap bantuan dana untuk pembinaan dan menumbuhkembangkan koperasi, baik dalam hal penyaluran maupun penggunaan.<br /><br />Selain itu, mengevaluasi kembali terhadap koperasi yang bakal menerima bantuan, baik mengenai program maupun manajemen, sehingga pengucuran dana APBD tersebut minimal mendekati sasaran atau tujuan, demikian Said Hasan.<br /><br />Sebelumnya atau beberapa tahun lalu, Pemprov Kalsel pernah memberi bantuan permodalan dalam bentuk kredit sebesar Rp500 juta kepada Koperasi Jasa Angkutan, namun karena sistem manajemen yang kurang sehat, sehingga pinjaman itu macet. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
