Kotabaru Koordinasi Dengan SKK Migas Bahas Haknya

Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, terkait haknya atas beroperasinya perusahaan Migas PT Pearl Oil di Blok Sebuku. <p style="text-align: justify;">Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, Selasa menegaskan, pihaknya sudah memerintahkan Dinas Pertambangan dan Energi, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah serta instansi terkait lainya segera menjadwalkan pertemuan dengan SKK Migas.<br /><br />"Kita ingin tahu apa saja sih haknya Kotabaru, setelah perusahaan migas PT. Pearl Oil mulai beroperasi," kata Irhami.<br /><br />Sebelumnya, Taufiq Rifani saat menjabat Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, mengungkapkan, berdasarkan pasal 34 Peratuan Pemerintah (PP) no.35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas, daerah mendapatkan hak istimewa berupa saham `participation interst` sebesar 10 dari PT Pearl Oil Blok Sebuku.<br /><br />Kabupaten Kotabaru akan memperoleh sekitar 66,6 persen saham dan Pemprov Kalsel sekitar 33,3 persen dari 10 persen PI.<br /><br />Dikatakan, PI sebesar 10 persen tersebut merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah kerja pertambangan (WKP) Kontraktor Kerja Sama (KKS).<br /><br />Taufik menjelaskan, berdasarkan data tekhnis lapangan, Blok Sebuku yang terletak di perairan Lari-larian, Kecamatan Pulau Sebuku itu memiliki cadangan gas sekitar 370 billion cubic feet (BCF).<br /><br />Hasil DST test di sumur Makssar Strait-4 menunjukkan adanya kandungan 40 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMSCF/D) gas dan 50 BPD condensate, terang Taufik.<br /><br />Rencananya gas akan dialirkan melalui pipa di dasar laut sepanjang 300 km ke Senipah, Bontang-Kalimatan Timur.<br /><br />Selain `participation interst`, Kotabaru juga masih berhak mendapatkan penerimaan atas pengelolaan minyak dan gas keterkaitan dengan kewenangan dan hak Kabupaten Kotabaru pada Blok Sebuku.<br /><br />"Dana bagi hasil dan peluang pendukung bidang migas (Bidang logistik dan penyedia kegiatan teknis seluruh aktivitas pertambangan migas)," tambanya.<br /><br />Pemberian dana bagi hasil telah dijelaskan dalam Undang-Undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.<br /><br />Sementara itu, Bupati Kotabaru H Irhami berharap, setelah ada pertemuan, hak yang akan diperoleh Kotabaru akan jelas. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.