Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mendesak pemerintah serius menyelesaikan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah ditunggu kalangan buruh dan masyarakat miskin. <p style="text-align: justify;">Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mendesak pemerintah serius menyelesaikan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah ditunggu kalangan buruh dan masyarakat miskin.<br /><br />"Kami mendesak RUU bisa selesai diundangkan tahun ini, sehingga BPJS bisa terbentuk tahun ini juga," kata Presiden KSBSI Mudhofir saat menyampaikan keterangan pers terkait peringatan "May Day" atau Hari Buruh Internasional di kantor DPP KSBSI, Jakarta, Kamis.<br /><br />Penyelesaian RUU BPJS merupakan salah satu isu yang akan diangkat kalangan buruh dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang, selain isu-isu lain seperti penghapusan buruh kontrak.<br /><br />Mudhofir menegaskan, pembentukan BPJS merupakan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<br /><br />"Jika pemerintah tak serius, bisa dianggap sebagai pelanggaran UU," kata Presiden KSBSI hasil kongres keenam organisasi itu beberapa hari lalu.<br /><br />Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi KSBSI Muchtar Pakpahan menambahkan, ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan RUU BPJS bisa memancing kemarahan kalangan buruh dan masyarakat.<br /><br />"Ingat, soal BPJS ini bukan hanya kaum buruh yang berharap, tetapi juga masyarakat miskin," kata tokoh buruh yang pernah dipenjarakan pemerintah Orde Baru itu.<br /><br />Seperti diberitakan, DPR dan pemerintah telah menggelar rapat konsultasi khusus terkait RUU BPJS beberapa waktu lalu dan sepakat akan membahas RUU itu setelah DPR kembali bersidang mulai 9 Mei 2011.<br /><br />"Kalau sampai tak selesai tahun ini, kami khawatir harus menunggu lima tahun lagi," kata Muchtar.<br /><br />Sementara itu Eduard P Marpaung, Deputi Bidang Konsolidasi Organisasi KSBSI, mengatakan, pada peringatan Hari Buruh nanti KSBSI bersama elemen buruh lain akan menggelar aksi damai dengan melakukan "longmarch" dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.<br /><br />"Kami menargetkan minimal 40 ribu buruh ikut dalam aksi damai ini. Kami harapkan masyarakat juga ikut dalam aksi ini," katanya.<br /><br />Menurut Eduard, pihaknya akan berupaya agar peringatan Hari Buruh nanti tidak diwarnai aksi kekerasan karena akan kontraproduktif.<br /><br />"Ada negatifnya kalau rusuh, masyarakat bisa antipati.<br /><br />Kami berharap masyarakat yang ikut aksi juga merasa nyaman," katanya.(Eka/Ant)</p>
