PONTIANAK, KN – Sekretaris Daerah Definitif Kalimantan Barat, AL Leysandri hari ini dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji melalui Surat Keputusan Presiden.
Sebelumnya, Leysandri menjabat sebagai Sekda Kabupaten Sanggau dan menjadi peserta yang mendapat nilai tertinggi melalui proses open bidding atau lelang jabatan secara terbuka yang telah dilakukan beberapa bulan lalu.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Leysandri segera menyelesaikan beberapa hal yang akan dilakukan Pemprov Kalbar terutama meningkatkan layanan publik yang baik. “Terkait zona hijau Kalbar cuma satu sehingga penilaian dari Ombudsman harus dilakukan,” tuturnya.
Sutarmidji menjelaskan, dalam waktu dekat setelah pelantikan, Sekda harus segera menuntaskan rotasi dan mutasi terhadap 15 pejabat eselon dua, di lingkungan Pemprov Kalbar.
“Sebelum Agustus, seluruh pergeseran, mutasi, rotasi itu sudah selesai karena setelah pelantikan Sekda perombakan pejabat eselon dua di lingkungan Pemprov Kalbar itu, memang sudah mendesak dilakukan. Kenapa, perlu segera menyusun APBD 2020,” pintanya.
Midji memastikan, rotasi dan mutasi pejabat eselon dua dilakukannya, semata-mata untuk menempatkan tenaga-tenaga profesional, sesuai kualifikasi jabatan masing-masing.
Ia juga akan memberikan warning bila ditemukan atau ada laporan kepala SKPD yang bermasalah berkaitan dengan keuangan. Maka, ia tak segan untuk memberi sangsi tegas.
“Saya ingatkan, siapapun kepala SKPD yang di SKPD-nya ada temuan, berkaitan dengan keuangan kerugian negara, maka saya copot,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepala SKPD yang tak taat aturan, dan tidak mau melakukan transparansi, maka akan dicopot dari jabatanya. Semua harus berjalan dan tunduk terhadap ketentuan aturan berlaku.
Bang Midji mengingatkan, dibawah komandonya, tidak adala lagi praktik nakal di OPD yang melakukan pemotongan anggaran yang pada akhirnya membebani personel dibawah.
“Apalagi menjual-jual nama atasan. Jangan lagi ada,” pungkasnya.
Sementara, Sekda Kalbar, AL Leysandri menegaskan akan meneruskan pekerjaan yang telah ditetapkan.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur Kalbar, beberapa target akan dilakukan terutama perbaikan OPD dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.
Lanjut Leysandri, bahwa perbaikan tata kelola yang disampaikan Gubernur Kalbar sesuai dengan bahan makalah yang ia sampaikan pada open biding beberapa waktu lalu.
“Sesuai dengan makalah saya terkait perbaikan tata kelola pemerintahan, sehingga salah satu langkah saya adalah memperbaiki pelayanan administrasi dan pelayanan publik,” bebernya. (As)
