Legislator: Disclaimer Bukan Sepenuhnya Kesalahan Pemprov Kalteng

Kalangan legislator Kalimantan Tengah menilai bahwa pendapat Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan disclaimer (tidak memberikan pendapat) terhadap laporan hasil keuangan 2012 bukan sepenuhnya kesalahan Pemerintah Provinsi. <p style="text-align: justify;">Disclaimer itu bukan hanya tanggung jawab eksekutif tapi juga legislatif sehingga diharapkan tidak saling menyalahkan, kata Anggota Komisi B DPRD Kalteng Jacky Dahir di Palangka Raya, Jumat.<br /><br />"Menurut saya keliru kalau ada anggota DPRD yang menyebutkan disclaimer merupakan kesalahan Gubernur Teras Narang maupun Pemprov Kalteng tidak mampu mengelola APBD dengan baik. Sebenarnya ini kesalahan bersama," tambah dia.<br /><br />Legislator dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan Pemprov sudah komitmen dan berupaya keras mewujudkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terkait LHP APBD provinsi dengan julukan "Bumi Tambun Bungai" tersebut.<br /><br />Hal itu terlihat dari adanya pin bertuliskan WTP yang dibuat dan dipakai pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kalteng. Namun upaya tersebut ternyata belum didapatkan bahkan menurun dibandingkan LHP APBD 2011 meraih wajar dengan pengecualian (WDP).<br /><br />"Kalau kami melihat LHP BPK terhadap APBD Kalteng tahun 2012 sepenuhnya kesalahan administrasi. Satupun tidak ada yang menyebutkan penyimpangan anggaran atau korupsi," kata Jacky.<br /><br />Dia menilai opini disclaimer yang diberikan BPK RI disebabkan lemahnya kontrol maupun koordinasi dari Inspektorat terhadap SKPD, ditambah lagi kurang komunikasi dengan BPK sehingga berdampak pada lemahnya pemahaman pada penggunaan anggaran maupun pengelolaan aset.<br /><br />"Para editor BPK di Kalteng juga mayoritas diisi kaum muda sehingga terpaku dengan aturan yang sudah ada. Tidak ada kompromi dan mempertimbangkan aspek lain," kata Jacky.<br /><br />Anggota Komisi B itu berharap Pemprov lebih memacu kinerjanya untuk mewujudkan target WTP seperti yang diharapkan selama ini.<br /><br />"DPRD turut membantu dan bersinergi dengan Pemprov agar WTP bisa diraih. Jangan hanya membiarkan eksekutif yang mewujudkannya. Legislatif dan eksekutif kan satu kesatuan walaupun tugas dan fungsinya berbeda tapi sama-sama abdi negara," demikian Jacky. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.