Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sudarno berharap usulan rencana pembangunan asrama baru yang diperuntukkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Kaltim yang tersendat pada anggaran tahun ini bisa dialokasikan tahun 2014. <p style="text-align: justify;">"Selain asrama baru untuk TNI dan Polri, rehabilitasi asrama-asrama TNI dan Polri se-Kaltim juga perlu dilakukan.Saya minta di APBD 2014 diupayakan bisa dialokasikan kebutuhan tersebut," kata Sudarno di Samarinda, Kamis.<br /><br />Sebelumnya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut pernah menyampaikan usulan ini pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kaltim beberapa waktu lalu. Bahkan usulan terkait ini pada tahun 2013 pernah diajukan, namun belum dapat dianggarkan.<br /><br />"Dulu sudah pernah diusulkan namun belum dapat terealisasi. Karena itu pada anggaran murni tahun 2014, sebagai bentuk perhatian kita terhadap pengabdian dan kesejahteraan anggota TNI dan Polri," kata Sudarno.<br /><br />Usulan tersebut harus direalisasikan melalui program di Dinas Pekerjaan Umum. Baik pembangunan asrama baru maupun untuk rehabilitasi asrama-asrama TNI dan Polri se-Kaltim, katanya.<br /><br />Terkait nilai anggarannya, belum dipastikan. Sudarno mengatakan perlu ada pertemuan antara Kodam VI/Mulawarman dan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma untuk berkoordinasi dengan DPRD dan Gubernur Kaltim.<br /><br />"Pertemuan guna membahas kebutuhan anggarannya, bagaimana dan seperti apa. Misalnya jumlah asramanya, untuk berapa prajurit, terutama bagi mereka yang masih menyewa tempat tinggalnya," kata Sudarno.<br /><br />Selain itu, yang perlu diperhatikan mengenai kebutuhan sekitar lingkungan asrama, seperti ketersediaan air, listrik, akses masuk ke dalam lingkungan asrama serta beasiswa bagi prajurit dan anak prajurit, katanya.<br /><br /> "Ini yang perlu difasilitasi. Karena beberapa kali saya turun langsung ke lokasi asrama-asrama khususnya TNI dan Polri, banyak yang cenderung tidak layak huni. Perlu sentuhan dari pemerintah untuk masalah ini. Beasiswa untuk prajurit maupun anak prajurit yang ingin mengambil jenjang pendidikan S1 maupun S2 harus difasilitasi," kata Sudarno. <strong>(das/ant)</strong></p>
