Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Agus Raharjo mengatakan, saat ini di seluruh Indonesia sudah terbangun 485 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). <p style="text-align: justify;">"Total paket yang sudah dilelang menggunakan sistem ini mencapai 71 ribu paket dengan total anggaran sekitar Rp136 Triliun. Dengan lelang ini secara langsung melakukan efisiensi anggaran sebesar 11,78 persen," kata Agus di Sanggau, Minggu.<br /><br />Dia mengatakan, dengan adanya LPSE tersebut, pelelangan proyek-proyek pemerintah di seluruh Indonesia kini dapat lebih mudah diakses seluruh kontraktor atau masyarakat. Lantaran penyediaan informasi tersebut, sekarang diselenggarakan dengan sistem online melalui "LPSE itu merupakan upaya pemerintah mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang atau jasa. Hal itu untuk mengurangi potensi tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi dalam setiap pengadaan barang atau jasa," tuturnya.<br /><br />Agus mengatakan, minimnya kesempatan untuk bertatap muka antara panitia pengadaan dengan penyediaan atau rekanan sehingga kesempatan bersekongkol dalam pengaturan tender atau lelang pemerintah ini dapat dicegah.<br /><br />Untuk mengakses seluruh proyek se-Indonesia, termasuk Sanggau, dapat mengakses secara online dalam situs yang disiapkan yakni, www.inaproc.lkpp.go.id. Situs ini akan memuat proyek-proyek pemerintah yang siap di tender dan wajib diterapkan tahun 2012.<br /><br />Ditempat yang sama, Bupati Sanggau, Setiman H Sudin mengatakan pihaknya sudah siap untuk menerapkan sistem yang telah diamanahkan Undang-undang tersebut. Pihaknya juga telah menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk sistem ini.<br /><br />Terkait saran untuk pemberian insentif kepada petugas LPSE agar tidak terjadi penyimpangan, menurutnya tentu hal itu harus dipertimbangkan. Namun, tentunya harus memperhatikan prosedur dan aturan yang jelas.<br /><br />"Kita sudah siap untuk itu, baik perangkat maupun sumber dayanya, karena sudah diberikan pelatihan secara langsung untuk penerapan sistem ini," tuturnya.<br /><br />Sementara itu, Ketua Gapensi Sanggau, Abdul Rahim mengatakan pihaknya sudah siap dengan sistem yang telah diatur dalam Undang-undang. Pihaknya juga sudah secara langsung memberikan pelatihan kepada anggota untuk penerapan sistem tersebut.<br /><br />"Kita tentunya sudah siap mengikutinya karena ini memang sudah wajib diikuti segala perangkatnya juga kita lihat sudah ada," kata Abdul. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
