Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Geram (Gerakan Rakyat Menggugat) dan PKL (Pedagang Kaki Lima) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa. <p style="text-align: justify;">Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa tersebut terkait kasus penggusuran puluhan PKL di Tepian Sungai Mahakam, dua pekan lalu. <br /><br />"Kami mendukung perjuangan para PKL yang selalu tertindas oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyak kecil. Penataan untuk keindahan kota selalu menjadi dalih pemerintah untuk melakukan penggusuran, namun PKL tidak pernah diberikan jalan keluar setelah tempat mencari nafkah mereka digusur," ungkap Humas Front Geram, Yoyok Sudarma. <br /><br />Selain berorasi secara bergantian, demonstran yang dikawal puluhan personel Dalmas Satuan Samapta Polresta Samarinda itu juga membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan yang melintas di depan Kantor DPRD Samarinda. <br /><br />"Maksud kedatangan kami ke sini yakni ingin menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan agar mau menfasilitasi pertemuan antara PKL dan pihak Pemerintah Kota Samarinda guna mencari solusi yang tepat agar PKL tetap bisa berjualan di kawasan Pasar Pagi," katanya. <br /><br />"Kami juga meminta agar mereka (PKL) dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait masalah PKL dan meminta perlindungan hukum bagi mereka dari sikap arogansi Satpol PP dan aparat hukum lainnya," kata Yoyok Sudarma. <br /><br />Setelah dilakukan negosiasi, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diberi kesempatan untuk bertemu anggota dewan. <br /><br />"Kami kecewa dengan sikap anggota dewan karena penentuan jadwal pertemuan yang dijanjikan cukup lama yakni satu minggu, sementara PKL sudah sangat menderita dan tidak punya uang lagi untuk makan apalagi membiayai sekolah anak-anak mereka sebab sudah hampir sebulan tidak bisa berjualan," katanya. <br /><br />Terkait penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda karena tempat yang digunakan PKL berjualan itu merupakan kawasan hijau, Humas Front Geram itu mengaku sangat mendukung prgram tersebut. <br /><br />"Kami mendukung kebijakan Pemerintah Kota Samarinda jika hal itu untuk penataan kota dan lokasi tersebut dianggap sebagai kawasan hijau. Namun, penataan kota tidak harus mengorbankan rakyat kecil dan mereka seharusnya tetap diberi kesempatan berjualan di tempat semula," kata Yoyok Sudarma. <br /><br />Setelah bernegosiasi dengan anggota DPRD Samarinda, demonstran akhirnya membubarkan diri dengan tertib. <br /><br />"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar," ancam Humas Geram tersebut. <strong>(das/ant)</strong></p>
