Gabungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan bernama Perjuangan Rakyat Kaltim (Perak), menyatakan dukungan terhadap perjuangan menuntut keadilan bagi hasil keuangan, melalui Otonomi Khusus (Otsus). <p style="text-align: justify;">Hal itu ditegaskan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Perak saat beraudensi dengan Pemprov Kaltim, diterima Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, S Adiyat di Samarinda, Senin.<br />Koordinator Perak, Habil Ngewah mengatakan, sosialisasi untuk menggelorakan Otsus ke sejumlah kampus, merupakan upaya memberi pemahaman kepada kalangan mahasiswa tentang perjuangan Otsus, sehingga menjadi sebuah agenda bersama dan dukungan luas dari rakyat Kaltim.<br /><br />Bukan sebaliknya, jangan sampai ada kesan Otsus hanya keinginan segelintir elit di kalangan pemerintahan dan parlemen saja.<br /><br />"Kami datang dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan, akan berjuang keras menggalang dukungan lebih besar dari kalangan kampus, sehingga nantinya tuntutan ini menjadi sebuah kekuatan besar dan luas yang merupakan keinginan seluruh rakyat Kaltim," kata Habil.<br /><br />Sementara itu, S Adiyat yang didampingi Kabag Kehumasan, Imanudin menjelaskan, dukungan kalangan mahasiwa terhadap perjuangan menuntut Otsus merupakan gerakan positif untuk memperkuat ligitimasi dukungan rakyat di daerah ini, untuk menutut keadilan bagi hasil sumber daya alam yang selama ini dirasakan tidak adil.<br /><br />"Dukungan ini merupakan bentuk kepedulian mahsiswa terhadap upaya percepatan pembangunan Kaltim untuk mencapai kesejahteraan masyaerakat melalui perjuangan mendapat pendanaan pembangunan lebih besar melalui status Kaltim dengan perlakuan khusus," kata Adiyat.<br /><br />Sebagaimana dukungan sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan kalangan masyarakat lainnya, dukungan mahasiwa ini juga akan menjadi bukti bahwa rakyat Kaltim bersatu menuntut Otsus, katanya.<br /><br />"Harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Bahwa perjuangan Kaltim ini harus ditempuh dengan cara-cara konstitusional dan jangan sampai dinodai dengan tindakan anarkis yang justru dapat mengganggu perjuangan Otsus," kata Adiyat.<br /><br />Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan kesempatan bagi Kaltim menyampaikan tuntutan tersebut dengan berdialog dan diperkuat dengan berbagai kajian akademis dan ilmiah. Hal ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tuntutan Otsus bisa disampaikan dan dimengerti pemerintah pusat.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Adiyat juga menjelaskan gerakan menuntut Otsus akan dipimpin Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak baik saat bertemu dengan kalangan DPR-RI, Mendagri bahkan ke Presiden.<br /><br />"Saat ini kita sedang menyusun berbagai kajian akademis untuk memperkuat tuntutan Otsus, dengan melibatkan kalangan akademisi dari Universitas Mulawarnam, Universitas Gajah Mada dan sejumlah perguruan tinggi lainnya," katanya.<br /><br />Setelah semua kelengkapan yang diperlukan untuk memperkuat perjuangan Otsus, termasuk dukungan dari DPRD Kaltim, barulah dilanjutkan dengan melakukan seminar di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dilanjutkan pertemuan dengan kalangan DPR-RI dan Mendagri serta Presiden Joko Widodo.<br /><br />"Ibarat berperang, kita harus menyiapkan amunisi banyak, terutama yang berkaitan dengan kajian akademis dan ilmiah yang memperkuat alasan Kaltim minta perlakuan khusus. Karena target kita, setelah pembahasan dan dialog dengan pemerintah pusat, terbit aturan yang memberikan kewenangan khusus bagi Kaltim dalam berbagai bidang yang berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Kaltim," kata Adiyat. (das/ant)<br /><br /></p>
