MELAWI – Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, mengungkapkan memasuki penghujung November, belum ada tanda-tanda APBD Melawi tahun anggaran 2019 akan dibahas. Padahal pemerintah pusat sudah memberikan tenggat waktu penandatanganan APBD 2019 pada 30 November mendatang.
“Sampai saat ini draf nota keuangan dari Pemkab Melawi tahun 2019 belum disampaikan kembali secara resmi ke DPRD. Padahal secara aturan batas akhir penyerahan tersebut selamat lambat ya 30 Oktober 2018. Nota keuangan sesuai dengan aturan semestinya disampaikan pada Minggu pertama September. Nah, sekarang Pemda baru akan memasukkan draf APBD di penghujung November. Artinya sudah sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan pusat,” katanya, Kamis (22/11).
Lebih lanjut Tajudin mengakui pihak Pemkab Melawi sudah menyampaikan draf APBD Melawi tahun anggaran 2019 pada Senin (19/11) lalu. Namun, karena draf yang disampaikan tidak disertai dengan sejumlah dokumen pendukung, DPRD memilih untuk mengembalikannya ke eksekutif.
“Kami minta semua data yang diminta harus dilengkapi. Lagipula ini bukan salah dewan. Pemerintah sendiri sudah menyampaikan sangat sangat terlambat. Dengan waktu yang begitu minim, bagaimana proses pembahasan APBD harus dilakukan oleh badan anggaran,” ucapnya.
Tajudin mengatakan DPRD baru bisa menjadwalkan pembahasan APBD Melawi setelah Bupati Melawi melengkapi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan untuk pembahasan tersebut.
DPRD Melawi sendiri masih fokus membahas pelaksanaan APBD 2018 yang dianggap bermasalah. Apalagi DPRD sudah membentuk pansus pelaksanaan APBD 2018 mengingat adanya sejumlah ketentuan yang tidak dipatuhi dalam APBD yang kini dijalankan Pemkab Melawi. (Ed/KN)
