MELAWI-Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin usai rapat bersama OPD teknis, baru-baru ini mengatakan, DPRD Melawi saat ini sedang menyoroti serapan belanja APBD 2019, khususnya untuk pos belanja modal yang terbilang sangat kecil hingga pertengahan tahun ini. Hingga Juni, serapan belanja modal yang meliputi kegiatan fisik serta pengadaan baru mencapai 1,15 persen.
“Serapan 1,15 persen ini tentu sangat kecil. Padahal APBD Melawi sudah berjalan sejak awal Januari. Ini tentu merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Pada tahun-tahun sebelumnya, kami masih memaklumi karena sempat terjadinya deadlock anggaran sehingga perjalanan APBD bisa dikatakan tak terlalu mulus sehingga molor. Namun, untuk tahun ini, dirinya mempertanyakan, apalagi alasan hingga serapan anggaran yang masih sangat rendah. APBD sudah berjalan sejak Januari. Tapi serapan anggaran terlambat akan berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat yang juga ikut terkena. Kegiatan perekonomian juga menjadi stagnan untuk berkembang,” keluhnya.
Tajudin berharap, Pemkab Melawi bisa segera mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik sehingga tak terlambat lagi serapannya. Ia meminta bupati untuk memerintahkan OPD teknis bisa bekerja lebih cepat untuk melaksanakan seluruh item kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD Melawi tahun 2019.
“Dapat rapat bersama OPD terkait, kita juga sudah pertanyakan apakah ada masalah. Ternyata masalah yang sifatnya prinsip, hampir bisa dikatakan tidak ada dari tiap SKPD. Hanya perlu dorongan dan evaluasi dari penanggung jawab kegiatan itu sendiri. Pelaksana kebijakan itukan perlu dilakukan pendampingan oleh atasan mereka. Berpulang pada kepala daerah dan kepala SKPD itu kembali,” ujarnya.
Dalam pembahasan bersama OPD teknis mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Perikanan hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tengah pekan lalu, DPRD juga sempat mempertanyakan soal proses pengumuman paket penunjukan langsung (PL) yang juga diumumkan lewat LPSE. Tajudin mengatakan, dewan sebenarnya tidak mempersoalkan soal pengumuman paket PL secara online. Namun keinginan utama, agar seluruh tahapan kegiatan fisik bisa berjalan normal dan sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Kalau sekarang kan sudah tidak sesuai schedule. Artinya laksanakan proses lelang dan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang ada. Soal pengumuman secara online, ini juga jadi satu faktor persoalan karena menyangkut kesiapan SDM dan fasilitas yang masih kendala,” katanya.
Tajudin menilai, jangan sampai melaksanakan sesuatu yang belum wajib tetapi memaksakan kebijakan tersebut sehingga terkendala kegiatan tersebut untuk dilaksanakan.
“Kita minta proses kegiatan fisik ini yang simpel, seperti yang selalu ditekankan pak presiden bagaimana agar pelaksanaan sesuatu bisa berjalan cepat dan tepat. Dan proses tidak menimbulkan kendala yang berarti di masyarakat kita,” pungkasnya. (ed/KN)
Memprihatinkan, Hingga Juni 2019 Serapan Belanja APBD Masih Kecil
