Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengungkapkan pembicaraan mengenai permasalahan di perbatasan mengalami stagnasi karena kendala yang tidak terintegrasi. <p style="text-align: justify;">"Saya memberikan solusi kepada Badan Pengelola Perbatasan Nasional (BNPP), bahwa tidak mungkin wilayah perbatasan dapat maju tanpa dilakukan program transmigrasi," ungkap Muhaimin Iskandar pada Lokakarya Integrasi dan Sinkronisasi Program Transmigrasi di Wilayah Perbatasan di Pontianak, Senin.<br /><br />Ia menilai, program transmigrasi untuk dapat mengelola perbatasan tersebut dilakukan atas dasar pengalaman puluhan tahun program transmigrasi yang komprehensif.<br /><br />"Kedua, jika program transmigrasi dijadikan sebagai program utama maka pengelolaan kawasan perbatasan dapat segera dijalankan. Tetapi, jika BNPP hanya mengedepankan perencanaan makro saja, maka sampai kapan pun tidak akan berhasil," tegas Muhaimin.<br /><br />Untuk itu, kata dia, Kemenakertrans RI tetap mempersiapkan diri untuk pengelolaan perbatasan tersebut.<br /><br />"Dan itu semua sangat bergantung pada perencanaan yang di buat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," jelas Muhaimin.<br /><br />Menurutnya, pembangunan perbatasan terkendala juga karena beberapa sektor yang ada tidak ikut mendukung program di wilayah tersebut.<br /><br />"Jika semua sektor menyambut baik, tentunya kami akan mempersiapkan semaksimal mungkin anggarannya. Jika dibutuhkan berapa pun jumlahnya, kami memiliki ketersediaan untuk itu," kata Muhaimin meyakinkan.<br /><br />Ia meyakinkan, anggaran Kemenakertrans untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah perbatasan akan disesuaikan dengan permintaan dari wilayah tersebut.<br /><br />"Ya kami siapkan sesuai dengan pengajuan, pengajuannya berapa ya kami siapkan. Begitu pula dengan sumber daya manusianya," jelas Muhaimin.<br /><br />Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan membangun 12 kawasan transmigrasi sebagai embrio Kawasan Perkotaan Baru di daerah perbatasan.<br /><br />"Hal itu sudah masuk dalam rencana strategis Kemenakertrans 2010-2014, 12 kawasan tersebut diantaranya di Kabupaten Sambas dua kawasan, Kabupatem Nunukan dua kawasan, Kabupaten Merauke dua kawasan, Kabupaten Keerom satu kawasan dan akan dikembangkan lagi di Kabupaten Kapuas Hulu," jelasnya.<br /><br />Muhaimin mengatakan, dalam pembangunan kawasan tersebut tentu saja tetap mempertimbangkan kondisi potensi fisik, sosial, ekonomi dan budaya daerah perbatasan yang memiliki karakteristik masing-masing.<br /><br />"Maka, pembangunan transmigrasi di daerah perbatasan harus dilakukan melalui kajian yang mendalam sesuai dengan kearifan lokal, dan diperlukan komitmen lintas sektor untuk memberikan dukungan program melalui penyusunan program aksi terpadu," jelas Muhaimin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
