Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Ketungau Tengah, langsung menyurati Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat menyikapi penangkapan mobil Malaysia di perbatasan Kabupaten Sintang. <p style="text-align: justify;">Dalam surat tersebut, polisi diminta mengembalikan mobil warga yang sudah ditangkap.<br /><br />“Surat itu berisi keberatan kami terkait penangkapan mobil Malaysia di perbatasan. Bagi warga perbatasan, Mobil Malaysia erat kaitannya dengan ‘perut’. Menarik mobil sama dengan membunuh masyarakat perbatasan,” kata Ketua DAD Kecamatan Ketungau Tengah, Stanislaus ketika berada di Sintang, beberapa hari yang lalu.<br /><br />Ia mengatakan, alasan pihaknya meminta mobil dikembalikan karena mobil Malaysia sangat diperlukan. Ketika mobil Malaysia ditangkap, harga barang akan naik karena sembako semakin susah. Kondisi ini akan melumpuhkan semua sendi kehidupan masyarakat. <br /><br />“Dampak lainnya adalah pelayanan kesehatan makin susah karena tidak ada yang mengantar jemput ketempat pelayanan kesehatan. Belum lagi bahaya raskin yang tak terangkut dan ancaman gagalnya Pemilu,” jelasnya.<br /><br />Ia mengharapkan, mobil Malaysia di perbatasan diputihkan dengan surat keputusan Pemerintah daerah. Mengingat kondisi jalan rusak parah dan jembatan belum ada di perbatasan. “Kalau di Batam maupun Badau penggunaan mobil Malaysia bisa diatur, mengapa di daerah kita tidak bisa,” ucap dia.<br /><br />Stanislaus menambahkan, dalam surat yang dikirim ke Gubernur, masyarakat berjanji tak akan menambah kendaraan atau membeli kendaraan baru dari pihak manapun. “Kami siap ditertibkan bila hal ini dilakukan,” tegasnya.<br /><br />Ia juga meminta polisi tegas pada pihak yang menjual mobil Malaysia ataupun pihak yang memasukan mobil tersebut melalui pos lintas batas. “Jangan hanya pembeli saja yang dirugikan, orang yang menyeludupkan dan petugas yang membantu penyeludupan mobil juga harus ditindak,” pintanya.<br /><br />Tokoh masyarakat Ketungau, Kartiyus mengaku heran dengan langkah Polres Sintang menertibkan mobil ilegal di perbatasan. Mengingat, banyak barang ilegal di kota Sintang terkesan tak tersentuh. Ia juga menyesalkan penertiban mobil Malaysia di Ketungau tidak dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Ia juga mempertanyakan mengapa penertiban itu baru sekarang ini dilakukan. <br /><br />“Kalau mau fair, polisi jangan hanya menertibkan mobil bodong di perbatasan. Sementara banyak mobil plat luar bersileweran tanpa pernah disanksi. Padahal, mobil bodong dan mobil plat luar sama tidak memberikan kontribusi pajak bagi Kalbar. Bila dibandingkan, mobil plat luar yang tidak bayar pajak untuk Kalbar lebih banyak dibandingkan mobil malaysia di perbatasan, katanya.<br /><br />“Seharusnya, mobil plat luar Kalbar ditertibkan karena banyak merusakan jalan. Bandingkan dengan mobil Malaysia yang bergerak dijalan hutan perbatasan tanpa bisa dikota. Tak satu sentipun jalan aspal yang dirusak mobil bodong tersebut. Apakah polisi tidak menyadari kalau mobil Malaysia yang ditangkap sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat untuk mengangkut barang, jasa dan orang. Bahkan, pejabat yang melakukan kunjungan ke perbatasan juga menggunakan mobil tersebut, termasuk polisi. Aparat harus bijak melihat kondisi daerah, ” pintanya.<br /><br />Seharusnya, kata Kartiyus, sebelum melakukan penertiban pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan melakukan pembinaan pada masyarakat bahwa punya mobil bodong melanggar hukum. “Jangan langsung main tangkap,” nilai dia.<br /><br />Saat ini, kata dia, pasca penangkapan mobil Malaysia diperbatasan, citra polisi makin buruk. Polisi bukan lagi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. <br /><br />“Kalau persoalan ilegal, ngapain menyita mobil bodong yang hanya beberapa unit saja. Padahal keberadaannya sangat membantu masyarakat. Sementara, ribuan mesin jek ilegel tidak dirazia di kota Sintang dan banyak masyarakat lapor tidak respon. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan laporan soal mobil bodong di perbatasan yang cenderung tidak ada,” ucapnya. <br /><br />Kartiyus juga menyesalkan polisi cenderung menangkap mobil masyarakat ketimbang menangkap pihak yang menjual. “Polisi harus mengusut bagaimana mobil bodong bisa masuk, tangkap pelakunya, jangan hanya milik masyarakat yang ditangkap,” pintanya.<strong>(das/Riz)</strong></p>
