Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyampaikan rasa kecewa karena Menteri Hukum dan HAM tidak hadir dalam rapat kerja sampai waktu yang telah ditentukan. <p style="text-align: justify;">Ia menyebut sikap ini sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menyikapi sejumlah persoalan penting yang membelit kementrian ini.<br /><br />"Kita menilai persoalan Lembaga Pemasyarakatan ini masalah yang perlu dicarikan solusi segera, itu sebabnya kita agendakan rapat kerja. Tapi kita tunggu setengah jam tidak ada kejelasan soal kedatangan menteri. Ini masalah serius tapi suasana yang dibangun menteri jauh dari serius," ungkapnya kepada wartawan usai rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/13).<br /><br />Ia menyebut informasi terakhir yang diterima posisi menteri sedang mengikuti rapat dengan wakil presiden. Namun sampai waktu yang telah ditetapkan tidak ada permintaan pembatatalan rapat atau penjelasan berapa lama pertemuan dengan wakil presiden akan berlangsung.<br /><br />"Undangan rapat sudah kita kirim sejak lama dan telah disetujui. Raker ini adalah rapat DPR dalam hal ini Komisi III dengan Presiden yang diwakili Menkumham. Jadi sudah jadi kewajiban menteri untuk hadir mewakili presiden," tegasnya.<br /><br />Politisi FPKS ini menambahkan DPR telah menyikapi kerusuhan di 2 Lapas di Sumut dengan memanggil Kalapas dari seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Raker dengan Menkumham menurutnya penting untuk mendalami sejumlah informasi yang diperoleh. <em><strong>(das/iky/parlemen)</strong></em></p>
