Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah masih rendah yang selama 2010 hanya mencapai 16,47 persen. <p style="text-align: justify;">"Saya menilai kinerja pengelolaan keuangan di berbagai daerah masih rendah," kata Menteri Mangindaan kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Selasa (08/02/2011) <br /><br />Hal tersebut dikatakan usai dirinya mengikuti rapat membahas soal reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono. <br /><br />Dia mengatakan, kinerja pemanfaatan keuangan daerah hanya mengandalkan hasil (ouput) bukan dampaknya bagi masyarakat (outcome). <br /><br />"Seharusnya yang menjadi orientasi itu adalah outcome bukan output saja," katanya menambahkan. <br /><br />Mangindaan mengaku, kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 itu tidak mencapai target sebesar 20 persen, padahal hingga tahun 2014 pencapaian kinerja diharapkan bisa mencapai 60 persen. <br /><br />Seharusnya, pemanfaatan anggaran daerah itu hasilnya bisa berdampak langsung mendukung kegiatan masyarakat, bukan sekadar laporan keuangan yang baik. <br /><br />Sebelumnya dilaporkan, hasil evaluasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi akuntabilitas kinerja pada 29 pemerintah provinsi hanya sembilan yang mendapat predikat cukup baik atau skor nilai 50-65. <br /><br />Kesembilan daerah itu adalah Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. <br /><br />Predikat ini mengindikasikan masih diperlukan perbaikan yang tidak mendasar, tidak ada provinsi yang mendapat predikat memuaskan, sangat baik, atau baik. <br /><br />Sebaliknya terdapat 20 provinsi lain mendapatkan predikat agak kurang dan kurang. <br /><br />Meskipun demikian, dibanding 2009 telah terjadi peningkatan. Pada 2009 provinsi yang mendapat predikat cukup baik hanya 3,70 persen, sementara pada 2010 naik menjadi 31,03 persen. <br /><br />Tetapi untuk kabupaten/kota, peningkatannya lambat karena pada 2009 kabupaten/kota yang mendapat predikat cukup baik yakni 5,08 persen dan meningkat menjadi 8,77 persen pada 2010. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
