Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memantau perkembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan perkembangan ekonomi perempuan. <p style="text-align: justify;">Siaran pers Humas Pemkab Kukar yang diterima, Rabu, menyebutkan Menteri Linda diterima Bupati Kukar Rita Widyasari didampingi forum koordinasi pimpinan daerah dan kepala instansi Pemkab di Pendopo Odah Etam, Selasa (9/10) siang.<br /><br />Dikatakan Linda, sejak 2006 Kukar telah ditunjuk sebagai salah satu dari lima daerah percontohan KLA. Sedangkan dalam tahun ini telah tercatat 100 kabupaten/kota yang mencanangkan menuju KLA baik yang difasilitasi pemerintah maupun secara mandiri.<br /><br />"Saya yakin dibawah kepimpinan Bupati Rita, Kukar bisa menuju KLA," ujarnya.<br /><br />Lebih lanjut, dikatakannya, 30 persen dari penduduk Indonesia adalah anak-anak atau lebih dari 83 juta anak. Sebagai penurus keberlangsungan bangsa, menurut Linda, partisipasi anak-anak penting dalam mewujudkan KLA.<br /><br />Untuk menjaring partisipasi anak, dikatakannya, yang harus dilakukan adalah mendengar dan menghargai pendapat anak, dengan demikian akan diketahui tidak hanya kebutuhan dan harapan anak tetapi juga hal-hal yang bisa mencemaskan anak.<br /><br />Sedangkan mengenai Pemberdayaan Perempuan, Linda mengatakan perkembangan ekonomi perempuan Kukar sangat baik, para perempuan aktif dan kreatif mengembangkan bakat dan potensi daerah.<br /><br />"Bahkan saya sudah memperkenalkan produk perempuan Kukar di antaranya kain tenun ulap doyo di berbagai pertemuan baik nasional maupun internasional," katanya.<br /><br />Untuk itu, Ia mengimbau kepada pemeritnah daerah, untuk terus melakukan pembinaan dan penguatan daya saing ekonomi kreatif daerah melalui kelompok ekonomi perempuan.<br /><br />Di akhir sambutannya Linda berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait KLA agar benar-benar mempunyai komitmen kuat, bekerja keras dan aktif mendorong terwujudnya Kukar menuju KLA.<br /><br />"Susun rencana aksi daerah dengan mengintegrasikan semua potensi serta upaya pemenuhan hak anak sehingga program-program untuk anak teralokasi anggarannya, demikian pula dengan program pemberdayaan perempuan," demikian imbaunya. <strong>(das/ant)</strong></p>
