Milton: Perijinan Harus Cepat Tetapi Aman

Kita harus berusaha mewujudkan proses perijinan yang cepat tetapi aman. Yang memberikan ijin terjaminan keamanan dihadapan hukum dan yang menerima ijin juga aman dalam melaksanakan usahanya. Saat ini adanya tuntutan masyarakat dan investor akan proses perijinan yang cepat. Disampingi itu, ada banyak juga peraturan yang tumpang tindih. Hal tersebut disampaikan Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M.Si saat membuka rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota se Kalimantan Barat Tahun 2014 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Senin,12 Mei 2014. <p>Menurut Bupati Sintang ada tiga hambatan dalam investasi yakni infrastruktur yang belum baik bahkan ada beberapa infrastruktur pendukung investasi seperti pelabuhan belum ada, persoalan kepemilikan dan konflik tanah, dan masalah perijinan. Saya melihat memang ada peraturan di pemerintah pusat yang tumpah tindih, peraturan menteri perdagangan memperbolehkan tetapi peraturan menteri lingkungan hidup tidak memperbolehkan.</p> <p>“saya berharap rapat koordinasi ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk sharing pengalaman, mencari solusi dari permasalahan perijinan yang terjadi selama ini. Pengalaman yang baik di kabupaten lain bisa diadopsi kabupaten lainnya. Masyarakat dan investor biasanya membandingkan proses perijinan di antara kabupaten yang ada” jelas Bupati Sintang.  </p> <p> </p> <p>Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Barat  Dra, hj. Sri Jumiadatin menjelaskan bahwa banyak kendala dalam pelayanan perijian seperti adanya beberapa kabupaten yang mengalami pelimpahan kewenangan yang sangat terbatas, tetapi ada juga yang sudah diberikan kewenangan penuh dari kepala daerah serta koordinasi yang kurang antar instansi dalam memberikan ijin.</p> <p>“Inilah yang akan kami bahas dalam pertemuan ini. Kami juga diawasi oleh masyarakat dan Lembaga Ombudsman. Berdasarkan penilaian dari Lembaga Ombudsman, PTSP Propinsi Kalbar ada di peringkat 7 Se Indonesia. Kami dianggap belum transparansi seperti belum ada pengumuman tentang tarif perijinan. Kami juga dituntut untuk setiap 3 bulan harus melaporkan upaya pencegahan korupsi” jelas Hj. Sri Jumiadatin.</p> <p>“Pertemuan ini sangat berarti untuk mencari solusi dari berbagai persoalan dalam pelayanan di Kalbar. Tumpang tindih peraturan yang ada merupakan jebakan bagi PTSP dalam memberikan pelayanan perijinan. Secara nasional memang ada perlambatan investasi, namun untuk Kalbar ada kenaikan” tambah Hj. Sri Jumiadatin.</p> <p>Ketua Panitia yang juga Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang   Palentinus menjelaskan maksud pertemuan ini sebagai sarana koordinasi forum PTSP kabupaten/kota untuk mensinkronkan program kerja sehingga terwujudnya program dan kegiatan yang porporsinal. Memaksimalkan pelayanan dan perijinan investasi, serta evaluasi program.</p> <p>“rapat koordinasi ini diikuti oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Barat, 12 Kabupaten/kota, sedangkan 2 kabupaten yang tidak bisa ikut yakni Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak” jelas Palentinus.</p> <p> </p> <p> </p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.