Pembudayaan nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif untuk saat ini memerlukan upaya radikal dari pemerintah, kata Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari. <p style="text-align: justify;">"Radikal yang dimaksud bukanlah sebagaiman radikalisme yang memiliki orientasi kekerasan. Namun, upaya radikal atau mengakar dalam pencarian konsep membumikan Pancasila di tengah masyarakat,"katanya dalam Kongres Pancasila ke-5 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.<br /><br />Upaya radikal tersebut, menurut Hajriyanto, antara lain mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi tersebut semestinya dapat efektif diterapkan dalam aspek hukum, sosial, politik dan keamanan di Indonesia.<br /><br />"Dalam bidang sosial misalnya, Pancasila harus menjadi ‘pengadil’ terhadap setiap perilaku antikemanusiaan dan antikeadilan seperti pelanggaran HAM serta korupsi,"katanya.<br /><br />Menurut dia, apabila pemerintah Indonesia saat ini telah berupaya serius menerapkan Pancasila sebagai ideologi, seyogyanya dapat bersikap tegas terhadap setiap tindakan yang memicu disharmoni sosial.<br /><br />Selain itu menurut dia, praktik hukum di Indonesia juga belum sepenuhnya dikembalikan kepada nilai Pancasila. Produk perundang-undangan dan kebijakan masih banyak yang bertentangan dengan Pancasila.<br /><br />Menurut dia ketidakpedulian dan sikap tidak serius untuk menerjemahkan Pancasila dalam setiap kebijakan publik , sedikit banyak mengakibatkan problem sosial politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan yang saat ini dihadapi.<br /><br />Guru Besar Filsafat UGM, Prof Kaelan, dalam kesempatan yang sama berpandangan bahwa pembudayaan Pancasila kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sulit dilakukan. Sebab sistem negara masih cenderung menganut ideologi liberal.<br /><br />"Jikalau kita akan membudayakan Pancasila, sementara realitas politik, baik normatif maupun praksis menganut ideologi liberal, maka pembudayaan akan sia-sia dan bahkan mengalami kegagalan,"kata Kaelan.<br /><br />Menurut dia, sistem liberal cenderung mengedepankan asas-asas individualisme. Sehingga, bertentangan dengan rumusan dasar para pendiri bangsa yang telah meletakkan nilai kebersamaan, musyawarah dan mufakat.<br /><br />"Musyawarah mufakat penting untuk mencegah dominasi perseorangan atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan,"katanya.<br /><br />Sementara itu, ia menilai pola atau sistem politik Indonesia masih berorientasi pada ideologi liberal.Hal itu menyebabkan pembudayaan Pancasila saat ini susah dilakukan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
