Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan, Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah (Setgab) akan terus berlanjut hingga 2014 meski tidak akan solid. <p style="text-align: justify;"><br />"Setgab terus sampai 2014 nanti, tapi tidak pernah solid karena semua partai memikirkan partainya sendiri," katanya seusai diskusi di Gedung Sinar Harapan di Jakarta, Kamis (20/01/2011).<br /><br />Ia mengatakan, partai politik koalisi saat ini selalu memikirkan posisinya di kabinet sehingga akan melakukan reaksi yang berlebihan saat menterinya di kabinet mendapatkan sorotan.<br /><br />Namun, ia mengakui tidak mungkin untuk membubarkan Setgab. "Ongkosnya terlalu mahal dan realitas politiknya seperti ini," katanya.<br /><br />Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya juga menilai Setgab sulit untuk solid. Apalagi ditambah dengan kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan.<br /><br />Menurut dia, kasus Gayus sangat berpengaruh dalam pola hubungan di Setgab nantinya.<br /><br />Dia mengatakan, ada dua sebab kasus gayus akan sangat berpengaruh dalam pola hubungan di Setgab. ​Pertama, secara hukum, kasus ini melibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan dalam konteks mafia pajak.<br /><br />"Lalu melibatkan banyak oknum penegak hukum baik kejaksaan dan kepolisian, serta aparat birokrasi seperti imigrasi yang tentu saja proses penyelesaiannya membutuhkan dorongan dari presiden. Kebijakan presiden dalam menyelesaikan masalah ini akan berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik terhadap beliau dan ini akan memiliki implikasi terhadap masalah stabiitas negara," katanya.<br /><br />​Kedua, menurut dia, kasus Gayus juga telah terlanjur bergerak ke wilayah politik di mana fakta-fakta yang dijelaskan Gayus menunjukkan bahwa kasus ini telah dimanfaatkan oleh sebagian pihak menjadi instrumen melakukan "politik tarik ulur".<br /><br />"Konflik dan intrik dalam kasus Gayus bukan tidak mungkin bahkan akan berpengaruh dalam hal keutuhan koalisi dan Setgab sampai pada persetujuan menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah," katanya.<strong>(phs/Ant)</strong></p>
