Musrembang Tingkat Kabupaten Hasilkan 5 Prioritas Utama Pembangunan

oleh
oleh

Musrembang Tingkat kabupaten yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, menghasilkan lima skala prioritas utama pembangunan yang menjadi bahan rencana pembangunan kabupaten Sintang 2012. Prioritas utama pembangunan ini pula yang akan dibawa ke Musrembang tingkat Provinsi dan Nasional. Lima prioritas progam tersebut semuanya mengacu pada upaya bagi peningkatan produktifitas masyarakat kabupaten Sintang. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sintang, Drs.H.Mas`ud Nawawi, Senin (28/03/2011) di Balai Praja Pemkab Sintang.<br /><br />“Ada lima usulan prioritas yang paling utama yang dibahas dalam kelompok diskusi Musrembang beberapa waktu lalu. Dan lima prioritas ini juga yang akan menjadi bahan rencana pembangunan kabupaten Sintang 2012, yang juga akan dibawa ke Musrembang tingkat Provinsi dan Nasional,” ungkapnya.<br /><br />Ditambahkan, dalam Musrembang di tingkat nasional nantinya akan lebih kepada persoalan  pendanaan pembangunan yang anggarannya berasal dari DAU yang tidak mampu dibiayai pemerintah daerah.<br /><br />“Seperti pembangunan bandara Tebelian, Rumah Sakit Rujukan, kemudian jalan nasional di perbatasan yang kita usulkan, perumahan serta air bersih dan lain-lain,” kata Mas`ud.<br /><br />Mas`ud juga menjelaskan, jika sebelumnya  anggaran yang terangkum dalam RKPD yang disusun mencapai Rp 2,5 triliun.<br /><br />“Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat ditekan melalui 5 skala prioritas utama pembangunan, yang angka riilnya dibawah Rp 1triliun. Mudah-mudahan dengan prioritas tersebut maka dana yang ditargetkan untuk pembangunan di 2012 itu dapat tercapai ,” jelasnya.<br /><br />Disampaikan pula, jika dana-dana pembangunan yang untuk kepentingan menyeluruh dikabupaten Sintang , namun tidak bisa didanai dengan dana lima prioritas tersebut, maka akan di upayakan melalui dana hibah dari provinsi dan pusat.<br /><br />“Namun ini memerlukan upaya kerja keras kita untuk melobi baik ke provinsi ataupun pusat dengan membawa proposal yang dilengkapi dengan data yang kuat. Tanpa data yang kuat ini akan sulit untuk dipertimbangkan,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>