NGO Harus Sepakat Menjadikan Lahan Gambut Sebagai Kawasan Ruang Terbuka Hijau

SINTANG, KN – Mewakili Bupati Sintang, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Henri Harahap, menutup kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pembentukan Sekretariat Bersama Multi Pihak di Hotel My Home, Kamis (05/09/2019).

Sebelum menutup kegiatan FGD, Henri memberikan materi tentang “Urgensi Sekretariat Bersama dalam Sinergitas dan Keberlanjutan Program Kerja Pembangunan di Kabupaten Sintang”.

Sebagai perpanjangan tangan bapak Bupati di bidang pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Sintang bahwa selama ini tugas-tugas kehutanan dan perkebunan termasuk pendidikan itu sudah diserahkan ke provinsi yang selama ini masuk ke dalam undang-undang di mana kabupaten/kota yang diberikan kewenangan sehingga kami harus melakukan upaya pendekatan koordinasi ke ke provinsi.

“Memang selama ini kita lakukan cukup baik, namun setelah ada persoalan-persoalan di masyarakat yang berdampak kepada kebijakan-kebijakan Bupati di daerah ataupun di desa ini sangat memerlukan koordinasi yang secara intensif, harus dilakukan ke provinsi khususnya masalah kehutanan ini” ungkap Henri.

Lanjut Henri, bahwa potensi Sumber Daya Alam yang merupakan sumber daya tempat air tidak bisa diganggu, baik di sungai maupun di kawasan hutan lindung dan APL, oleh pihak perusahaan, harapnya.

Selainitu Henri juga mengatakan bahwa NGO harus sepakat untuk menjadikan lahan gambut sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

“Lahan gambut memang kita tidak ijinkan untuk di kelola, baik secara teknologi. Lahan gambut harus kita tinggalkan sebagai sumber cadangan air dalam tanah” lanjutnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya strategis menjamin terselenggaranya perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) serta pengelolaannya berkelanjutan dan lestari dan Penguatan koordinasi multi pihak integritas serta sinegritas Lintas Lembaga dan Para Ahli dalam tata kelola Sumber Daya Alam Hutan dan Lahan melalui pembentukan Sekretariat Multi Pihak.

“Ini merupakan salah satu upaya kita untuk melihat grup-grup NGO yang bersatu untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, maka diperlukan sekretariat bersama” ungkap Henri.

Sementara itu, Marius Marcellus TJ, selaku Senior Advisor for Policy Framework West Kalimantan juga memberikan materi pada kegiatan tersebut.

Marcellus memberikan materi dengan tema “Membangun Rumah Bersama (SEKBER) dalam mewujudkan Sintang sebagai Kabupaten Lestari”.

Marcellus mengatakan adapun dasar pemikiran untuk membangun Sekretariat Bersama Multi Pihak yaitu Dalam rangka meningkatkan strategi menjamin terselenggaranya perlindungan sumber daya alam kawasan hutan dan lahan agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari dan Dalam rangka merumuskan langkah – langkah penguatan multipihak, integrasi,serta sinergisitas lintas lembaga dan para ahli/akademisi dalam tata kelolah sumber daya alam kawasan hutan dan lahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari unsur OPD dan NGO. Pada akhir kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Henri Harahap dan seluruh peserta yang hadir.(Zha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.