Ombudsman Kalbar: Tiga Daerah Respon Positif PPDB

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menyatakan, tiga daerah, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, dan Landak merespon positif terkait laporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2013. <p style="text-align: justify;">"Rata-rata daerah merespon positif kepada kami, terkait adanya temuan sekolah tertentu yang masih menerima atau memungut bayaran saat PPDB," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Agus Priyadi di Pontianak, Rabu.<br /><br />Agus menyatakan, ketiga daerah tersebut cukup bagus dalam merespon apa yang ditemukan oleh Ombudsman Kalbar terkait PPDB tahun 2013.<br /><br />"Mereka cukup responsif, cepat, dan akurat sehingga apa yang diharapkan sebagai fungsi kontrol bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.<br /><br />Ombudsman RI Perwakilan Kalbar sebelumnya menerima sebanyak 20 laporan terkait dibukanya posko pengaduan PPDB tahun ajaran 2013, di dua kota dan lima kabupaten di provinsi itu.<br /><br />Ombudsman Kalbar mencatat, ke-20 laporan terkait PPDB 2013, di antaranya di Kota Pontianak sebanyak enam laporan, Singkawang satu laporan, disusul Kabupaten Pontianak enam laporan, Kubu Raya empat laporan, Landak, Melawi, dan Kabupaten Sambas masing-masing satu laporan.<br /><br />Agus mencontohkan, respon cukup baik dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Mempawah, mengintruksikan yakni di SD 05 Mempawah Hilir, untuk mengembalikan uang yang telah dipungut kepada orang tua siswa. Pihak sekolah sebelumnya membebankan biaya baju olahraga dan batik untuk laki-laki Rp170 ribu, perempuan Rp175 ribu kepada orang tua siswa.<br /><br />Kemudian Ombudusman menemukan, penarikan uang masuk Rp415 ribu untuk berbagai pembelian baju di SMPN 1 Siantan, Kabupaten Pontianak, yang juga telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kabudayaan, Kabupaten Pontianak, kata Agus.<br /><br />Temuan di Kota Pontianak, adanya biaya pemeriksaan mata buta warna Rp16 ribu di SMKN 5 Pontianak, biaya daftar ulang Rp1,5 juta untuk naik kelas XI dan XII di SMKN 7 Pontianak Timur. Kemudian dugaan diskriminasi uang bulanan bagi siswa kelas X sebesar Rp130 ribu, dan Rp100 ribu untuk siswa kelas XI asal luar Kota Pontianak, sementara dalam kota tidak dipungut bayaran. "Tindak lanjutnya telah ditanggapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak," kata Agus.<br /><br />Jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak , di antaranya pemeriksaan buta warna tidak dilakukan di SMKN 5, tapi medis di luar kewenangan sekolah, tidak ada biaya daftar ulang bagi kelas XI dan XII dengan biaya sebesar Rp1,5 juta, kata Agus.<br /><br />"Kemudian tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak, telah mengembalikan dana PPDB, yang sebelumnya ditemukan pada SMPN 01 Mandor yang juga memungut biaya dengan jumlah cukup besar, yakni total daftar ulang Rp625 ribu/siswa," ujarnya.<br /><br />Ombudsman RI Perwakilan Kalbar sebelumnya membuka posko pengaduan PPDB mulai SD-SMA/sederajat Tahun Ajaran 2013 yang bisa disampaikan melalui pesan singkat ke 089 9280 8421.<br /><br />Perwakilan Ombudsman RI Kalbar menyatakan, SMS pengaduan itu dibuka untuk mendorong masyarakat meningkatkan kepedulian dan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap segala bentuk mal-administrasi, terkait PPDB Tahun Ajaran 2013. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.