PAD PJU Capai Rp 2 Miliar, Namun PJU Tak Menyala

oleh
oleh

Persoalan keluhan tak menyalanya penerangan jalan Umum (PJU) ternyata tak cuma di Pinoh. Di wilayah Kota Baru, kecamatan Tanah Pinoh juga nyaris tak ada PJU yang berfungsi, walau sebenarnya tiang PJU masih berdiri tegak. <p style="text-align: justify;">“PJU tersebut memang dibutuhkan, terutama untuk menerangi ruas-ruas jalan yang ada di dalam lingkungan kota, biar susana di kota tanpak terang benderang dimalam hari,” ungkap Hermawan seorang warga Kota baru Rabu (19/7).<br /><br />Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melawi, Makarius Horong mengakui bahwa pengelolaan untuk penerangan jalan di serahkan ke instansinya. Namun yang jadi persoalan sampai saat ini, tidak ada dana yang dianggarkan untuk memperbaiki PJU. <br /><br />“Kita hanya diberikan pelimpahan tugas saja, tapi dananya justru belum ada,” ujarnya singkat.<br /><br />Sementara itu, terkait dana PJU sesuai dengan keterangan Kepala Rayon Nanga Pinoh, Markus Adi, bahwa dana PJU yang ditarik dari setiap pelanggan hanya numpang lewat di PLN dan PLN hanya sebagai pemungut. Sementara dana tersebut nantinya ditransfer ke rekening atau ke Kas daerah masing-masing daerah.<br /><br />Hal tersebut juga dibenarkan Plt Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Melawi, A Deraup. Ia mengatakan, PAD yang diterima dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ)  atau PJU di tahun 2016 lalu cukup besar. Dari data Bapenda, tahun lalu dana yang masuk dari sektor PPJ melebihi angka Rp 2 miliar.<br /><br />“Tahun lalu angkanya memang lumayan lebih dari Rp 2 miliar. Kalau di 2017 ini penyetoran pajak PJU ini tidak ada kendala, kurang lebih Rp 400 juta sampai saat ini,” terang Deraup kepada rekan-rekan wartawan. <br /><br />Lebih lanjut Deraup menerangkan, tagihan rekening PJU sebenarnya sudah dibebankan ke Pemda melalui bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Melawi. Anggarannya juga menurut Deraup sudah tersedia. <br /><br />“Hanya soal perawatan ini jadi kesulitan kita sekarang karena tak ada lagi Distamben. Mungkin nanti perlu koordinasi antara Pemda dengan PLN saja,” jelasnya. (KN)</p>