Pajak Rokok Diharapkan Kurangi Minat Terhadap Rokok

Pajak rokok diharapkan mampu mengurangi minat konsumsi masyarakat terhadap rokok, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa. <p style="text-align: justify;">Harapan itu dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (BPR) DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda pajak rokok, yang disampaikan pada rapat paripurna lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, di Banjarmasin, Selasa.</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu, dari pajak rokok tersebut diharapkan mampu mendanai program/kegiatan pemerintah daerah dalam rangka mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang disebabkan asap rokok.</p> <p style="text-align: justify;">Oleh sebab itu, Fraksi PBR DPRD Kalsel melalui juru bicaranya H Riduan Masykur, menyambut positif Raperda pajak rokok yang disampaikan eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat beberapa waktu lalu.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam pemandangan umumnya Fraksi PBR yang diketuai Ridansyah itu juga menyatakan prihatin dan miris melihat data perokok di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">Karena berdasarkan Dinas Kesehatan Kalsel dari hasil riset 2011, menunjukkan sekitar 18.000 anak usia lima sampai sembilan tahun di provinsi itu, perokok.</p> <p style="text-align: justify;">Jumlah perokok muda di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel setiap tahun terus mengalami peningkatan cukup signifikan, ungkapnya tanpa menyebut data.</p> <p style="text-align: justify;">Ia mengungkapkan, berdasarkan riset tersebut, prevalensi perokok di Kalsel mencapai 30,5 persen dari 3,6 juta jiwa penduduk provinsi itu.</p> <p style="text-align: justify;">Prevalensi tersebut hampir sama dengan angka nasional 34,7 persen. Dari 30,5 persen itu, perokok terbesar pada kelompok umur 15 – 19 tahun (41,3%), 10 – 14 tahun (17,5%) dan usia 5 – 9 tahun 1,7 persen.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel melalui juru bicaranya Muhammad Ihsanudin, meminta pemerintah daerah di provinsi tersebut melakukan pengawasan rokok, termasuk rokok ilegal.</p> <p style="text-align: justify;">Mengenai bentuk pemanfaatan pajak rokok, Fraksi PKS yang diketuai Husaini Suni menyatakan, sependapat dan mendukung positif terhadap Raperda pajak rokok tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">"Karena sebagaimana kita ketahui antara lain peruntukan pajak rokok tersebut, untuk pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan," demikian wakil rakyat dari PKS.</p> <p style="text-align: justify;">Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel tersebut dipimpin ketuanya Nasib Alamsyah, dan dihadiri gubernur setempat H Rudy Ariffin. <strong>(phs/Ant)</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.