Seorang pakar hukum tatanegara dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Dr HM Effendy SH, MH berpendapat, praktik "money politics" atau politik uang merupakan cermin rendahnya komitmen untuk membangun kesalehan publik. <p style="text-align: justify;">"Praktik money politics masih marak dalam setiap pemilihan umum, baik skala nasional maupun lokal," ujarnya dalam orasi silaturahmi keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Pelajar Islam Indonesia, di Barabai, 165 km utara Banjarmasin, Sabtu.<br /><br />"Karena itu, tak mengherankan kalau hasil riset seorang guru besar dari Flinders University Australia dan ilmuwan Universitas Amerika, menunjukkan, perilaku kesalehan masyarakat Indonesia, secara individual tergolong tinggi, tapi rendah dalam perilaku kesalehan publik," lanjutnya.<br /><br />Alumnus pascasarjana dan program doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat itu, menerangkan, kesalehan individual ditandai dengan pelaksanaan rukun Islam dan keyakinan terhadap rukun iman.<br /><br />Sedangkan kesalehan publik adalah perilaku yang berpedoman kepada keadaban publik berupa ketaatan terhadap hukum positif, perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika sosial.<br /><br />"Perilaku tersebut seperti menjauhi tindakan yang tidak sesuai norma-norma hukum dan etika hukum, misalnya sogok-menyogok, korupsi, tindakan penipuan, pelanggaran Hak Azasi Manusia dan lain-lain perilaku menyimpang," lanjut alumnus Madrasah Mu’alimin Barabai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.<br /><br />Dengan mengutip hasil riset Guru Besar Emiritus – Riaz Hassan dari Flinders University Australia dan ilmuwan Amerika Serikat itu, dia mengungkapkan, peringkat teratas dalam perilaku kesalehan publik, negara sekuler.<br /><br />Negara sekuler sebagaimana termuat dalam "Global Economy Journal – How Islamic Are Islamic Countries" antara lain Selandia Baru, Luksenburg, Finlandia, Denmark, dan salah satu negara Muslim yang masuk dalam peringkat tersebut, Malaysia, ungkapnya.<br /><br />Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menerangkan, indikator yang digunakan dalam mengukur kesalehan publik, setidaknya ada empat, yaitu Econimic Islamisity Index – penerapan sistem ekonomi yang Islami.<br /><br />Selain itu, Legal and Governance Islamisity Index – pembentukan norma hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang Islami, serta Human and political Rights Islamisity Index – perlindungan HAM dan hak-hak politik masyarakat yang Islami.<br /><br />Kemudian Internasional Relation Islamisitu Index – membangun hubungan antar bangsa yang bercorak Islami, demikian Moh Effendy.<br /><br />Hadir dalam silaturahmi tersebut selain Bupati HST H Harun Nurasyid, juga Ketua Korps Alumni HMI (KAHMI) Kalsel Prof Dr HA Fauzi Aseri MA, yang juga Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.<br /><br />Selain itu, Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar PII Kalsel ustadz Chairani Idris, serta dua anggota DPD-RI asal provinsi tersebut masing-masing HM Sofwat Hadi dan Adhariani. <strong>(das/ant)</strong></p>
