PAN Pertanyakan Nasib DAK 2016 Tak Terbayar

Pada pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD 2017 yang dilaksanakan dalam sidang paripurna Senin (23/1) sore kemarin. Berbagai pertanyaan dan pernyataan disampaikan fraksi-fraksi DPRD Melawi, termasuk soal pelaksanaan program APBD 2017. <p style="text-align: justify;">Fraksi PAN, Pada kesempatan itu dengan juru bicaranya, Kartika Sari Astuti mengungkapkan, struktur APBD 2017, sama dengan tahun lalu, karena pendapatannya masih dominasi dari DAU dan DAK. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 2,7 persen.<br /><br />“Kami pertanyakan apa upaya pemkab untuk meningkatkan PAD. Sementara dalam peningkatan PAD, harusnya ada pemetaan dan strategi konkrit untuk meningkatkan PAD karena jawaban pemerintah terkait hal ini selalu normative,” katanya.<br /><br />Kartika Sari Astuti pun mempertanyakan soal DAK 2016 yang masih terutang pada pihak ketiga. Mengingat tahun lebih ada puluhan miliar dana DAK gagal terealisasi sehingga berujung tak selesainya pembayaran pada pihak ketiga. <br /><br />“DAK yang belum terbayarkan tak ada kejelasan dalam RAPBD 2017. Mohon pemerintah menjelaskannnya,” katanya.<br /><br />PAN pun menyarankan pemkab harus selektif dalam memilih  program dan kegiatan yang memang prioritas untuk dilaksanakan. Yang tidak mendesak ditunda dulu pelaksanaannya. Selain itu juga ditemukan masih banyak program SKPD banyak yang tumpang tindih, seperti di Sekretariat Daerah ada kegiatan yang sama dengan SKPD lain masih dianggarkan.<br /><br />“Prioritas program di pertanian, perikanan dan peternakan, masih merupakan program yang lama, dan terus terulang setiap tahun, tapi pemerintah tak pernah menyampaikan outputnya, padahal anggarannya tak sedikit,” katanya.<br /><br />Dari fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Taufik mengatakan APBD Melawi bernilai fantastis dengan besaran Rp 1 triliun lebih, maka pelaksanaan APBD mesti dikawal sehingga tak terjadi penyimpangan.<br /><br />“Realitas pendapatan dan belanja, masih ada silpa Rp 48 miliar. Apakah data ini benar benar riil. Bila ada silpa sebesar itu, mengapa masih ada anggaran belanja yang tidak terbayar pada APBD sebelumnya. Kemudian, defisit di tahun 2016 dan hutang pemkab pada pihak ketiga, langkah apa saja yang akan diambil pemda,” tanyanya.<br /><br />Taufik juga meminta upaya pemkab meyakinkan DPRD dimana pencapaian dan target APBD benar-benar dihitung dan dikalkulasi dengan logis dan realistis sehingga APBD 2017 tidak mengalami defisit. “Karena itu, DPRD meminta serapan anggaran di tahun 2016,” katanya.<br /><br />Sementara itu,Pose dari Fraksi Gerindra meminta agar dalam APBD 2017, tersedia dana cadangan<br />untuk mengatasi hal hal yang bersifat darurat, seperti kasus banjir dan jembatan putus di sokan. Termasuk kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti cabai. <br /><br />“Sehingga bila terjadi bencana, dana seperti ini bisa digunakan nantinya,” katanya.<br /><br />Dalam kaitannya dengan infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Edysun juga meminta pemkab melakukan pembenahan terhadap infrastruktur di seluruh wilayah, baik jalan maupun jembatan yang menghubungkan kota kabupaten ke kecamatan atau kecamatan menuju desa. (KN)</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.