Panji : Mekanisme Resminya Melalui APBD Perubahan

MELAWI, SKR..COM  – APBD Pemkab Melawi, Kalbar, tahun 2018 ini diasumsikan mengalami defisit hingga Rp. 202 Milyar, namun angka yang pasti defisit hingga September ini sudah mencapai dikisaran Rp. 143 Milyar. Defisit tersebut terjadi akibat dampak dari keuangan daerah yang sedang guncang ini, pihak Pemkab Melawi dan DPRD Melawi pun telah melakukan rapat kerja membahas progres program yang akan disepakati untuk menutupi defisit tersebut, agar tidak membebani daerah berkelanjutan.

Bupati Melawi, Panji, mengungkapkan untuk menutupi defisit tersebut, Pemkab Melawi harus mencari siasat. Dikatakan, masih ada pintu atau mekanisme resmi yang bisa dipakai untuk menyikapi defisit tersebut, yakni melalui mekanisme APBD Perubahan 2018.

Ditegaskan Bupati, hal defisit ini harus disikapi, sehingga tidak menjadi beban daerah yang tidak pernah selesai, bahkan berpeluang menimbulkan berbagai masalah.

“Kami akan membuat keputusan bersama dengan DPRD mana yang terbaik. Penyebab-penyebab defisit memang banyak. Bagian keuangan tau itu, item apa saja yang menyumbang defisit,” ujar Panji, kemarin.

Bupati Melawi, Panji mengatakan, sejumlah persoalan yang membuat defisit antara lain karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait alokasi anggaran dari pusat ke daerah banyak mengalami perubahan yang berpengaruh pada penurunan atau mengurangi target pendapatan daerah. Kemudian karena target pendapatan tidak tercapai, sementara belanja sudah direncanakan, karena belanja jarang tidak terealisasi. Penyebab defisit juga timbul kata Panji, akibat naiknya transfer Dana Desa dari pusat ke desa, karena daerah wajib menyumbang 10 persen dari dana yang didapat oleh desa.

“Selain itu penyebab defisit anggaran ini juga berpengaruh dari kondisi Pemprov Kalbar yang mengalami defisit, sehingga daerah belum menerima hak pembagian dana bagi hasil (DBH). Karena defisit ini bersifat nasional, APBN juga defisit termasuk Pemprov Kalbah dan Melawi juga mengalami yang sama, maka Pemkab Melawi akan melakukan efesiensi pos kegiatan antara lain beberapa kegiatan fisik tidak bisa direalisasikan,” ungkapnya.

Panji mengatakan, sumber-sumber yang menciptakan defisit ini pun sudah di inventaris pihaknya, di satu sisi termasuk karena peningkatan belanja pegawai, dan perintah aturan sejumlah kegiatan baru yang harus di biayai daerah.

Dari jumlah defisit Rp 143 Miliar itu, solusi dari Pemkab Melawi merencanakan akan ditutup melalui pinjaman dari Bank Kalbar sebesar Rp 41 miliar dan mengurangi atau memangkas kegiatan fisik di Pemkab dan DPRD masing-masing Rp 50 Miliar yang sudah terprogram pada APBD Murni 2018 untuk dimasukkan anggaran perubahan 2018.

Menurut Panji, untuk menutup defisit itu, pos-pos kegiatan yang tidak terlalu prioritas, yang dianggap bukan merupakan prioritas daerah harus dipangkas, namun harus diskusi dulu dengan DPRD untuk mengambil keputusan bersama. Soal proyek besar yang sedang berjalan saat ini, seperti pembangunan kantor bupati dan pembangunan pasar tetap diselesaikan tahun ini.

Terkait salah satu opsi yang ditawarkan pihak Pemkab Melawi ke DPRD mengenai pemangkasan atau pengurangan kegiatan fisik sebesar Rp 50 Miliar yang sudah terprogram di APBD Murni tahun ini, namun pada akhirnya tidak disetujui DPRD, Panji pun berkeyakinan bahwa DPRD juga akan ambil peran untuk menyikapi hal defisit itu.

“Saya yakin teman-teman DPRD akan ambil bagian lah, sama-sama lah untuk menyelamatkan keuangan daerah ini,” tuntas Panji.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, menyebutkan salah satu solusi untuk menyikapi defisit ini adalah harus bisa melihat proses yang berjalan dengan harapan APBD berjalan normal dulu dan memaksimalkan semua proses pemasukan pendapatan-pendapatan termasuk PAD.
“Bicara solusi, nanti pada Bulan Desember,” ujarnya.

Menurut Tajudin, akan lebih baik mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat atau proyek pembangunan yang sifatnya non fisik dikurangi.

“Kalau pembangunan proyek fisik harus tetap dijalankan sesuai dengan yang sudah direncanakan pada APBD Murni, karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat luas,” imbuhnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Melawi, Malin. Ia menilai persoalan APBD Melawi sejak tiga tahun belakangan ini terus saja terjadi dan tak kunjung selesai. Bahkan yang tahun 2018 ini juga tak kunjung tuntas sejak ditetapkan pada akhir November lalu hingga pertengahan September ini.

“Angka tekor ini bahkan disebutkan bisa sampai Rp202 miliar. Nah, ini kok berubah-ubah, kemarin dalam rapat-rapat sebelumnya disebutkan sebesar Rp165 miliar, kemudian Rp154 miliar. Padahal awal penetapan disebut APBD kita balance, kemudian setelah asistensi naik jadi Rp31 miliar,” keluhnya.

Malin pun meminta Pemkab Melawi merincikan penyebab defisit APBD yang begitu besar. Berapa total belanja langsung dan tak langsung, realisasi saat ini, serta target pendapatan daerah dan realisasinya saat ini.

“Saran konkrit saya sampaikan, supaya semua kegiatan fisik tidak usah dilaksanakan. Kita restart ulang saja. Laksanakan belanja rutin saja seperti gaji pegawai dan lain-lain. Daripada pinjam uang ke pihak ketiga, itu sama saja buat masalah baru,” katanya.

Malin juga meminat kepada pihak pemerintah Melawi untuk menyetop semua kegiatan fisik tahun ini dan hanya menjalankan kegiatan rutin saja.

“Dengan begitu harapan di tahun 2019 bisa terjasi surplus,” paparnya. (Ed/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.