Pelelangan Tiga Jembatan di Melawi Tunggu Penjabaran APBD

MELAWI – Bupati Melawi, Panji mengatakan kesepakatan bersama antara dirinya dan pimpinan DPRD Melawi terkait rencana pembangunan jembatan dengan pola multiyears sudah ditandatangani kedua belah pihak.

Tiga jembatan rangka baja yang sempat simpang siur pembangunannya akan kembali dilanjutkan tahun ini. Pembangunan jembatan tersebut akan menggunakan pola multiyears selama dua tahun anggaran.

Tiga jembatan rangka baja itu yakni Jembatan Melawi II, Jembatan Pinoh II serta Jembatan Kebrak.

“Jadi oleh Dirjen Kemendagri di Provinsi, jembatan ini cukup menggunakan MoU antara Pemda dan DPRD yang ditandatangani Bupati dan Pimpinan Dewan. Jadi ini tidak harus perda. Untuk penganggaran jembatan dilakukan dengan konsep multiyear dimana porsi anggaran 50 persen pada tahun 2018 dan 50 persen pada 2019,” jelasnya.

Jembatan Melawi II dibutuhkan anggaran kurang lebih sebesar Rp52 miliar yang dibagi dalam dua tahun anggaran, kemudian untuk Sungai Pinoh II dianggarkan kurang lebih sebesar Rp17 miliar. Namun, anggaran untuk tahap pertama hanya diberikan sebesar Rp 5 miliar.

Menurut Panji, khusus Jembatan Sungai Pinoh II perlu dilakukan perbaikan pada struktur jembatan karena berdasarkan survei, ada gerusan air di bawah pondasi yang lama sehingga dibuat struktur baru. Karena itu disana tak bisa langsung dibangun untuk pemasangan rangka baja. Jadi tahun ini anggarannya disesuaikan untuk pembangunan struktur, dan konsekuensinya, anggaran Jembatan Sungai Pinoh II akan sedikit lebih besar

“Hanya ada yang berkurang sedikit anggarannya, yakni Jembatan Sungai Pinoh II, karena dia dibutuhkan dana tak sampai 50 persen untuk pekerjaan tahap pertama. Karena masih ada pekerjaan dasar atau struktur yang harus diselesaikan lebih dahulu yakni pada abotmen jembatan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melawi, Makarius Horong menyebutkan pihaknya belum bisa melakukan pelelangan terhadap paket pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja mengingat belum adanya kejelasan soal APBD Melawi.

“Memang MoU nya sudah ditandatangani. Hanya kami menunggu penjabaran APBD. Kalau belum keluar, ya saya tak berani melelang, takut berubah lagi anggarannya,” pungkasnya. (Edi/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.