Partai Bulan Bintang (PBB) yang berhasil lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, menginginkan penegakkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. <p style="text-align: justify;"><br />"Pasalnya penegakkan keadilan dan kepastian hukum cukup krusial bagi bangsa kita," ujar Jamaluddin Karim, bakal calon anggota DPR-RI dari PBB asal derah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan, Sabtu.<br /><br />"Oleh sebab itu pula, PBB bertekad menegakan keadilan dan kepastian hukum agar masyarakat merasakan kedamaian dan kesejahteraan," tandas mantan anggota DPR-RI periode 1999 – 2004 asal dapil Kalsel tersebut.<br /><br />Karena, lanjutnya, PBB menilai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi, tidak akan efektif, tampa dibarengi keadilan dan kepastian hukum.<br /><br />"Sebab banyak masyarakat yang tertindas dan tidak mendapatkan keadilan, bahkan hukum pun seakan dipermainkan oleh kekuasaan," tuturnya, didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Kalsel H Pangeran Ibrahim.<br /><br />Bahkan, menurut dia, hukum terkesan sewenang-wenang, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki jalur pada kekuasaan, sehingga keadilan dan kepastian hukum sulit ditegakkan.<br /><br />Ia mengemukakan itu, berdasakan dari pengalaman PBB Kalsel sendiri pada Pemilu 2009, yang memperoleh suara di Kabupaten Banjar, kemudian "dicuri" partai politik (parpol) lain.<br /><br />"Padahal ketika itu (Pemilu 2009) PBB jelas mendapatkan kursi di DPRD Kalsel, namun tidak mampu mendapatkan keadilan, karena tak punya akses pada kekuasaan," ungkapnya.<br /><br />Persoalan pencurian suara tersebut sudah diperjuangkan parti (PBB), namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, lanjut mantan anggota DPR-RI itu, yang juga berprofesi sebagai pengacara dan ikut kembali bacaleg pada Pemilu 2014.<br /><br />Ia mengungkapkan, kondisi serupa dengan PBB juga dialami parpol lain, dimana kekuasaan memegang peranan penting untuk menang, bukan berdasarkan keadilan.<br /><br />Namun dia tak mengungkap atau menyebut nama parpol lain yang mengalami keadaan serupa dengan partainya, kecuali menyatakan, sulit untuk mengalahkan kekuasaan tersebut.<br /><br />Dalam upaya penegakkan keadilan dan kepastian hukum tersebut, PBB menggandeng Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, untuk melakukan kajian kampanye yang strategis dan efektif, guna meraih dukungan suara masyarakat.<br /><br />Menurut politisi PBB tersebut, kajian kampanye yang strategis dan efektif itu perlu, mengingat masyarakat Indonesia kini sudah makin maju dan cerdas.<br /><br />"Apakah kampanye yang efektif masih seperti dulu, dengan menghamburkan baleho, spanduk ataupun uang," ucapnya mengutip Senior Lawyer Profesor Yusril Ihza Mahendra.<br /><br />"Namun kami optimis masyarakat kini lebih cerdas untuk memilih wakilnya, dan tidak hanya untuk kepentingan sesaat. Jadi tidak perlu menghamburkan banyak uang, tapi caleg berkualitas akan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat," demikian Jamaluiddin. <strong>(das/ant)</strong></p>
