Ketua Program Magister Pendidikan Luar Sekolah Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah, Dr H.M Noersanie Darlan mengkhawatirkan, ke depan pejabat atau pimpinan suatu instansi tak lagi berbasis kompetensi. <p style="text-align: justify;">Kekhawatiran itu tersirat dalam makalahnya yang berjudul, "Pengembangan sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi" pada acara Diklat Penguatan Manajemen Lembaga Kursus dan Penelitian, di Banjarmasin, Selasa.<br /><br />Dalam makalahnya itu, mantan Kepala Badan Diklat Kalteng tersebut memberi contoh jabatan yang terkesan tak berbasis kompetensi, seperti Kepala Dinas Pendidikan yang bukan keluaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).<br /><br />Begitu pula Kepala Kanwil Kementerian Agama, bukan keluaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan atau tak berbasis pendidikan agama, kata putra kelahiran Anjir Serapat Kapuas, Kalteng itu.<br /><br />"Kan aneh, kalau sampai terjadi, Kepala Kejaksaan bukan seorang sarjana hukum, karena tak lagi memperhatikan SDM yang berbasis kompetensi," tambah mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut.<br /><br />Menurut mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan pada Lembaga Penelitian Unpar dan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, penempatan seorang pejabat tanpa berbasis kompetensi, merupakan sebuah kebablasan reformasi.<br /><br />Dampak lain dari tak berbasis kompetensi, banyak tenaga penilik, pamong belajar, tutor, instruktur dan tenaga kerja yang PNS pada Subdin/Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), belum menghayati tugasnya.<br /><br />"Hal tersebut dikarenakan tupoksi latar belakang pendidikan mereka yang belum memadai. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya, kita mengembangkan SDM yang berbasis kompetensi," demikian Noersanie Darlan.<br /><br />Diklat Penguatan Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan itu diselenggarakan Balai Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal (BP-PMFI) Regional VI Kalimantan berlangsung 27 – 28 Juni 2011.<br /><br />Sedangkan peserta Diklat yang berlangsung pada sebuah hotel di "kota seribu sungai" Banjarmasin itu dari perutusan empat provinsi se-Kalimantan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
