Pelayanan kesehatan di daerah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah terkendala karena minimnya alat transportasi. <p style="text-align: justify;">"Sebagian besar petugas kesehatan daerah pedalaman belum memiliki kendaraan dinas, sehingga pelayanan kesehatan tidak optimal," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotim, Yuendri Irawanto di Sampit, Rabu.<br /><br />Letak antara desa yang satu dengan desa lainnya sangat jauh dan tidak dapat di jangkau dengan jalan kaki, kondisi itu menyulitkan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan.<br /><br />Kendala lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga cukup rendah, dalam berobat mereka tidak mau datang ke Pustu atau Puskesmas yang telah disediakan dan masyarakat cenderung minta pelayanan di rumah atau memanggil petugas kesehatan.<br /><br />Sebetulnya petugas kesehatan di daerah pedalaman bukannya tidak mau memberikan pelayanan, namun akibat tidak tersedianya transportasi.<br /><br />Menurut Yuendri, kendala di lapangan yang dihadapi petugas kesehatan tersebut sebetulnya sudah disampaikan kemeperintah pusat dan pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum ada jawaban.<br /><br />Dinkes Kabupaten Kotim sudah berupaya mengatasi kendala tersebut dengan mengajukan pengadaan kendaraan dinas ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum terealisasi karena terbatasnya anggaran dana.<br /><br />Yuendri mengatakan, dalam lima tahun terakhir, sejak 2009, Dinkes Kotim tidak pernah lagi mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.<br /><br />"Kami juga tidak mengetahui secara pasti mengapa bantuan tersebut tidak ada lagi karena pihak pemerintah pusat sendiri tidak ada memberikan penjelasan," katanya.<br /><br />Sementara Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama (Forbes) Kabupaten Kotim, Audy Valend mengaku prihatin terhadap permasalahan yang sedang dihadapi Dinkes Kabupaten Kotim tersebut.<br /><br />Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sangat penting, untuk itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memprioritaskan penanganannya karena hal itu menyangkut masyarakat banyak, terutama mereka yang tinggal di daerah pedalaman.<br /><br />"Kami harap bupati mengatasi permasalahan tersebut dan dari pada menganggarkan dana untuk pengadaan mobil operasional Organisasi Masyarakat (Ormas) kepemudaan dan keagaamaan lebih baik dana tersebut digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas para tenaga kesehatan yang di daerah pedalaman," katanya.<br /><br />Kendaraan operasional untuk Ormas tersebut bukanlah sebuah kebutuhan yang mendesak dan dapat ditunda, sedangkan kendaraan dinas tenaga kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang menedesak dan sifatnya harus segera.<br /><br />"Kami yakin seorang pemimpin pasti bisa memilah antara kebutuhan mendesak dengan tidak, jika tidak dapat membedakan jangan mengaku pemimpin, lebih baik meletak jabatannya tersebut, sebab kebutuhan mendesak tersebut demi kepentingan rakyat yang dipimpinnya," ucapnya.<br /><br />Ia juga meminta Bupati Kotim tidak mengutamakan kepentingan golongan, tapi harus mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
