DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meminta pemerintah membentuk tim inventarisir lahan untuk menjamin kepastian hukum investor. <p style="text-align: justify;">"Setiap permasalah yang muncul, disebabkan persoalan lahan belum clear and clean (CNC). Jadi, pembentukan tim inventarisir lahan sangat diharapkan guna mendata lahan yang ingin ditawarkan kepada investor," kata Ketua DPRD Barito Utara (Barut), Set Enus Mebas di Muara Teweh, Selasa.<br /><br />Menurut Set Enus, tim inventarisasi diharapkan dapat menjawab keresahan investor yang beroperasi di daerah ini. Banyak investor seakan menyesal menanamkan investasi di daerah ini karena buruknya pelayanan dan tidak ada jaminan kepastian lahan usaha.<br /><br />"Sebagai bentuk tanggung jawabnya, pemerintah haruslah mendata lahan yang akan diberikan kepada investor. Sosialisasi rencana kepada masyarakat, sehingga kepemilikan lahan dapat terinvatarisir," katanya.<br /><br />Ini perlu dilakukan sehingga saat penawaran kepada investor diberi opsi cara menyelesaikan lahan sebelum mereka investasinya di daerah ini, tambah Set Enus yang juga politisi PDI Perjuangan itu.<br /><br />Dia mengatakan, tim inventarisir ikut membantu memecahkan masalah sejumlah investor dengan masyarakat yang telah berinvestasi di daerah ini karena bila perusahaan menutup usaha, maka akan berdampak pada pengangguran masyarakat lokal.<br /><br />Tim ini terdiri dari sejumlah pegawai instansi terkait yang memiliki kewenangan menginvetarisir lahan dan perizinan. Pegawai yang dinilai kurang aktif diberdayakan dalam tim sehingga semuanya sesuai porsi beban kerja dari instansi tersebut.<br /><br />"Kita tidak ingin perusahaan yang beroperasi di Barut tutup akibat masalah lahan yang tidak CNC dengan masyarakat," ucapnya.<br /><br />Dia mencontohkan perusahaan yang memiliki perizinan lengkap dari pemerintah, namun pada kenyataannya tidak bisa beroperasi sampai sekarang karena terkendala masalah dengan warga.<br /><br />"Hal inilah yang harus diantisipasi sejak dini. Jangan setelah investasi ditanam mereka tidak mendapat pengawalan dari pemerintah, padahal bagian dari pelayanan adalah pendampingan dan bersinergi, sehingga orang-orang tajir merasa pantas berinvetasi di daerah ini," jelas dia. (das/ant)</p>
