Pemkab Dinilai Lemah Awasi Pelaksanaan AMDAL

Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terhadap perusahaan besar swasta di daerah ini dinilai masih lemah. <p style="text-align: justify;">"Kalau pelaksanaan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) diawasi secara ketat, sehingga benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan, maka masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihindari," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Kalteng Arie Rompas yang dihubungi dari Sampit, Jumat.<br /><br />Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sempat muncul permasalahan terkait kebocoran limbah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kabuau Kecamatan Kotabesi. Menurut Arie, itu mungkin hanya satu dari banyak kasus pencemaran lingkungan yang terjadi namun sebagian belum terungkap ke publik.<br /><br />Sebelum beroperasi, tiap perusahaan besar diwajibkan membuat amdal, sedangkan perusahaan skala kecil diwajibkan membuat izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).<br /><br />Dalam amdal dan UKL-UPL sudah ada penegasan kewajiban perusahaan tersebut untuk mengelola kegiatan dan dampak aktivitas perusahaan mereka agar tidak mencemari lingkungan. Bahkan dalam amdal juga ditegaskan tentang kewajiban perusahaan untuk menjalankan kewajiban sosial mereka terhadap masyarakat sekitar perusahaan.<br /><br />"Dalam amdal itu sudah jelas tentang kewajiban dari hulu sampai ke hilirnya. Jadi kalau benar-benar dipantau secara rutin, maka saya yakin tidak sampai terjadi pencemaran lingkungan," katanya.<br /><br />Aktivis lingkungan yang akrab disapa Rio ini mengkritik, banyak pemerintah daerah yang cenderung hanya bisa menerbitkan izin amdal atau UKL-UPL, namun tidak melakukan pengawasan lagi di lapangan.<br /><br />"Ini keliru. Seharusnya pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup, terlebih tim amdal, harus bertanggung jawab untuk turut mengawasi. Kalau mereka tidak menjalankan tugas, kemudian terjadi hal tidak diinginkan yang berdampak kepada masyarakat, mereka juga bisa dituntut karena mereka yang berani menerbitkan amdalnya," tandas Arie.<br /><br />Secara umum, Arie menilai lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan amdal terjadi di hampir seluruh daerah di Kalteng. Walhi berharap masalah ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pencemaran lingkungan dan konflik sosial, maka masyarakat yang merasakan dampaknya.<strong> (das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.