Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) BKD Melawi Paulus membenarkan rencana untuk melakuka evaluasi terhadap tenaga kontrak. Hal itu merupakan keinginan dari Bupati. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Sekda beserta Kepala SKPD untuk membahas, terkait kebijakan yang akan diambil. <p style="text-align: justify;">"Ya itukan perintah pimpinan kepada staff jadi harus dipersiapkan. Artinya pak Bupati, Sekda, dan saya, diminta mengambil sikap mengenai tenaga kontrak daerah ini. Kami siap untum melaksanakannya," ungkapnya saat dikonfirmasi, wartawan, belum lama ini.<br /><br />Dia mejelaskan kebijakan ini, beranjak dari jumlah tenaga kontrak yang cenderung bertambah setiap tahunya. Sementara dari jumlah yang ada, dinilai banyak yang tidak efektip dalam membantu pelaksanaan tugas di SKPD. Maka untuk menyikapi ini, akan dilakukan pembahasan bersama.<br /><br />"Tentu pak Bupati ingin supaya keputusan yang diambil, sudah dibahas dibicarakan bersama SKPD, tokoh masyarakat maupun aggota dewan. Artinya keputusan yang dilakukan nantinya sudah ada persiapan persiapan dan alasan tertentu,"ungkapnya.<br /><br />Dia megungkapkan, upaya rasionalisasi ini, dilakukan bagi tambahan tenaga kontrak pada 2016. Jika dilaksaakn kebijakan rasionalisasi inipun juga tidak mempengaruhi kebutuhan tenaga kontrak, terutama sektor guru.<br /><br />"Kalau Guru kan bisa disiasati dengan pemanfaatan, dan BOS yang cukup besar. Bisa dimafaatkan untuk merekrut tenaga kontrak. Kalau seluruhnya dibebankan kepada daerah, tentu harus disesuaikan dengan kemampuan APBD. Awal juni mungkin akan kita rapatkan," pungkasnya. (KN)</p>
