Pemkab Serahkan Empat Raperda ke DPRD Melawi

MELAWI- Bupati Melawi, Panji, berharap agar Raperda yag diserahkan ke DPRD dapat dibahas bersama, sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Hal itudisampaikannya saat penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2019 ke DPRD Melawi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Melawi, Rabu (19/6) yang dipimpin Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, didampingi Wakil Ketua, Kluisen.
Keempat Raperada ini meliputi Raperda penyelenggara layanan dan retribusi tera atau tera ulang, Raperda penyertaan modal Kabupaten Melawi pada PT. Bank Pembangunan Kalbar 2019-2024, Raperda penyertaan modal PDAM Tirta Melawi 2019-2024 dan Raperda kawasan tanpa rokok.
“Ada empat Raperda yang kami serahkan. Sebelum Raperda keempatnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka harus melalui pembahasan bersama-sama dengan DPRD. Khusus Raperda penyertaan modal Kabupaten Melawi pada PT. Bank Pembangunan Kalbar 2019-2024, masa berlaku Perda sebelumnya sudah habis dan diusulkan kembali,” jelasnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, bahkan penyertaan modal Kabupaten Melawi pada PT. Bank Pembangunan Kalbar di APBD Melawi 2019 belum masuk. Sebelumnya selama tiga tahun terakhir Kabupaten Melawi menyertakan modal sebesar Rp 1 Miliar setiap tahunnya. “Kalau keuangan daerah memungkinkan, di APBDP Melawi 2019 kita masukkan, sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPRD,” ujar Bupati.
Kemudian Raperda kawasan tanpa rokok, Bupati menjelaskan, dengan kesepakatan bersama akan mengatur wilayah atau kawasan tanpa rokok maupun bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. “Wilayah atau kawasan tanpa rokok ini nantinya bisa saja di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan kantor pemerintah, maupun tempat-tempat lain. Kita tunggu saja hasil pembahasan bersama,” tuntas Bupati.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan, pengantar draf empat Raperda akan segera dibahas melalui panitia khusus. Dia berharap kepada seluruh anggota dewan dan dari pihak pemerintah yang terlibat dalam pembahasan nantinya benar-benar memanfaatkan jadwal yang akan disusun, sehingga pembahasan selesai tepat waktu, kemudian disahkan menjadi Perda. (ed/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.