Pemkab Sintang Dan KPP Pratama Sintang Serah Terima BA Pengalihan PBB-P2

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. <p style="text-align: justify;">Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. <br /><br />Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).<br /><br />Adapun tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah, Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah). Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.<br /><br />Untuk itu diperlukan peran dari kedua pihak terkait, yaitu Pemerintah Daerah dan personil disisilain, harus siap secara teknis.  <br /><br />Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si dalam sambutannya mengatakan  dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan oleh pemerintah pusat hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.<br /><br />Dengan demikian, maka per 1 Januari 2014 pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan harus sudah menjadi pajak daerah dan di pungut oleh daerah.<br /><br />"Saya melihat pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan kebijakan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah".<br /><br />Jika di cermati, hampir sebagian besar daerah otonomi di indonesia termasuk di Kabupaten Sintang, masih memiliki struktur anggaran penerimaan yang sangat tinggi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.<br /><br />"Khusus di Kabupaten Sintang target dan realisasi PBB-P2 tahun 2012, target Rp 2.296.406.376 realisasinya Rp 2.089.031.030 atau 90,79 %.<br /><br />Sementara untuk tahun 2013 sampai dengan 29 November 2013 terget Rp 2.529.309.046 realisasi Rp 2.097.757.059  atau 82,74 %". Jelas bupati.<br /><br />Lebih lanjut menurut bupati salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sintang adalah berasal dari sektor pajak bumi dan bangunan.<br />“Pajak bumi dan bangunan terdiri dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perdesaan dan perkotaan”. Papar bupati<br /><br />Diakhir sambutannya bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sintang, untuk ikut serta berperan aktif mensukseskan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. <br /><br />Sementara Kepala KPP Pratama Sintang, Andi Setijo Nugroho, mengatakan dengan dilaksanakan penyerahan PBB-P2 menjadi pajak Daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Sintang, kami yakin penyerahan ini pemerintah Kabupaten Sintang, dapat melaksanakan dengan lebih optimal dan lebih baik, karena pemerintah daerah lebih mengenal lingkungan di daerah  Sintang, sehingga pada saat melakukan pendataan, penilaian dan penetapan bisa lebih baik.<br /><br />Lebih lanjut menurut, Andi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten ini merupakan amanat Undang-Undang, yang harus di kami serahkan, karena persatu Januarai 2014 nanti seluruh Indonesia,  PBB-P2 harus sudah di serahkan kepada daerah masing-masing, terang Andi.<br /><br />“Nanti semua kewenangan diserahkan kepada daerah, penerimaan PBB-P2 juga menjadi Penerimaan Asli Daerah (PAD)”.<br /><br />Jadi dengan penandatanganan berita acara serah terima PBB-P2 ini, maka KPP Pratama Sintang tidak lagi mempunyai kewenangan, namun dengan demikian terkait dengan wajib pajak baru yang sudah mendaftar pada bulan Desember 2013, masih kita layani, namun demikian nanti pada saatnya akan kita serahkan kepada pemerintah daerah untuk mensukseskan wajib padak tersebut, ungkap Andi. <em><strong> </strong></em></p> <p style="text-align: justify;">Acara penandatanganan berita acara serah terima PBB-P2 Menjadi pajak daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Sintang, dilaksanakan di Pendopo rumah jabatan Bupati Sintang, Senin (30/12/2013. <em><strong>(das/net)   </strong></em> </p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.