Pemkab Sintang Percepat Pelaksanaan APBD 2018

oleh
oleh

SINTANG – Bupati Sintang H. Jarot Winarno dan Wakil Bupati Sintang Askiman mengumpulkan para pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang pada Senin, 15 Januari 2018. Rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBD 2018 tersebut dihadiri kepala OPD, Sekretaris, Kabid, Kabag dan Kasubag-Kasi serta staf teknis.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Sintang H. Jarot Winarno tersebut mendengarkan pemaparan evaluasi atas pelaksanaan ABPD Tahu 2017 dari Kepala Badan Perencana Pembangunan Kartiyus dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Joni Sianturi. “angka kemiskinan di Kabupaten Sintang masih cukup besar. Masyarakat kita yang sudah menikmati air bersih juga masih kecil yakni 19 persen, dan 50 persen masyarakat sudah menikmati aliran listrik” terang Kartiyus.

“ada beberapa OPD yang tidak tuntas melaksanakan kegiatan di tahun 2017. Saya berharap bisa menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 ini. Mulai Tahun 2018 ini, sesuai komitmen nasional, kita juga ikut untuk melaksanakan E-Tunai yang mana semua transaksi sudah dilakukan secara transfer ke rekening termasuk perjalanan dinas. Jajaran Pemkab Sintang juga sesuai edaran Kementerian Dalam Negeri RI tidak boleh melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri, cukup di Pemerintah Provinsi Kalbar saja. Kalau tidak tuntas, baru bisa ke Kemendagri dengan didampingi oleh pejabat Pemprop Kalbar” terang Joni Sianturi.

Bupati Sintang H. Jarot Winarno mengingatkan agar terjadinya gagal kontrak di Tahun 2017 jangan terulang di Tahun 2018 ini.

“kita harus belajar dari kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan APBD 2017. Saya ingatkan, per 21 Juli 2018 seluruh lelang proyek sudah selesai. Dan untuk proyek yang didanai APBN, akhir Januari 2018 ini harus sudah ada yang dilelang. Untuk itu, segera lengkapi administrasinya” pinta Bupati Sintang.

“kepada seluruh jajaran di OPD tolong curahkan segenap tenaga dan pikiran untuk mengurangi kemiskinan. OPD harus sering turun ke lapangan. Sering-sering ikut saya dan Pak Wakil ke kunjungan kerja ke kampung-kampung sehingga bisa menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Pensil yang paling tumpul jauh lebih tajam daripada ingatan otak manusia. Kita juga harus mempercepat program listrik masuk desa untuk memberikan rasa merdeka. Hilirisasi produk juga harus kita dorong, misalnya produk industri kecil masyarakat kalau bisa masuk ke toko modern.
Investor yang mau bangun pabrik harus kita sambut dengan baik, karena akan meningkatkan nilai guna barang serta menyerap tenaga kerja” papar Jarot Winarno.

“saya juga mohon dukungan dari OPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang akan adanya even besar di Sintang seperti 9-16 pelaksanaan Porprov, Festival dan Investasi Bukit Kelam, MTQ Kabupaten Sintang dan Hari Jadi Kota Sintang. Efek dan manfaatnya sangat banyak bagi kita. Saya juga minta mulai 2018 ini seluruh perijinan hanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat ini ada 7 kecamatan baru yang sedang menunggu kode wilayah. Kalau kode wilayah sudah diberikan oleh Kemendagri, akan langsung kita isi personelnya” terang H. Jarot Winarno.

Bupati Sintang juga mengingatkan tidak lama lagi akan dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan 2019 mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. “saya mau mengingatkan dalam merencanakan kegiatan pembangunan 2019. Ini yang menjadi pedoman dan patokan dalam menyusun rencana kegiatan yakni penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur dasar, sanitasi, optimalisasi air bersih dan peningkatan energi baru terbarukan. Jadi semua program dan kegiatan2019 nanti kita arahkan untuk menurunkan angka kemiskinan” terang Bupati Sintang.

Wakil Bupati Sintang Askiman meminta semua organisasi perangkat daerah untuk fokus pada tugas pokok masing-masing. “segera bekerja mempersiapkan administrasi pelaksanaan lelang proyek. OPD harus siap mempercepat pelaksanaan lelang proyek. OPD juga harus memperkuat pengawasan internal. Saat musrenbang nanti, mulai dari pemerintahan desa dengan ADD sampai Pemkab Sintang dengan APBD nya harus diarahkan untuk upaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan” ingat Wakil Bupati Sintang. (SS/Hms/KN)