Pemerintah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan terus berupaya mendorong perbaikan dan meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Salah satunya melalui bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur kepada aparatur satuan kerja perangkat daerah," ujar pelaksana tugas Sekretaris Daerah Banjarbaru Agus Widjaja, Rabu.<br /><br />Hal itu ditekankannya kepada 80 peserta bimbingan teknis dari setiap SKPD yang terdiri atas satu pejabat eselon IV dan satu pelaksana yang mengikuti bimtek di Aula Gawi Sabarataan Banjarbaru hingga Rabu (7/7).<br /><br />"Setiap peserta bimtek diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan," ujar Agus juga juga menjabat Asisten II Setdakot Banjarbaru itu.<br /><br />Menurut dia, setiap SKPD Pemkot Banjarbaru sudah memiliki standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga standar itu menjadi acuan dalam proses pelayanan.<br /><br />Melalui bimtek yang dilaksanakan selama dua hari peserta dituntut mampu menyusun standar operasional prosedur dan menjalankannya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik dan prima.<br /><br />"Penyusunan SOP harus jelas dan wajib dijalankan sesuai standar baik mengenai target waktu penyelesaian pelayanan, biaya maupun masalah teknis lain," katanya.<br /><br />Ditekankan, bimbingan teknis yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai petugas pelayanan itu dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih penugasan sehingga pelayanan berjalan efektif dan efisien.<br /><br />Disisi lain, kata dia, apabila pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan sesuai standar yang ditetapkan maka masyarakat merasa puas sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah.<br /><br />"Jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin baik berarti tugas pemerintah sebagai lembaga pelayanan melalui aparaturnya sudah berjalan sesuai harapan," ujarnya.<br /><br />Ditambahkan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sejalan dengan program percepatan reformasi birokrasi yang menuntut terwujudnya pelayanan prima sesuai SOP yang ditetapkan.<br /><br />"Terwujudnya pelayanan prima sesuai SOP juga berdampak baik karena bisa menghindari penyimpangan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan," katanya.<strong>(phs/Ant)</strong></p>
