Pemkot Pontianak Latih Jajarannya Capai Penilaian WTP

Pemerintah Kota Pontianak memberikan pelatihan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset bagi jajarannya untuk mencapai penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat. <p style="text-align: justify;">"Pelatihan ini kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalbar dan Kementerian Dalam Negeri agar target WTP di tahun 2011 bisa tercapai," kata Paryadi seusai membuka Bimbingan Teknis bagi PNS di jajaran Pemkot Pontianak, Selasa.<br /><br />Ia berharap, setelah pelatihan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri, PNS di lingkungan Pemkot menjadi jeli dalam menyusun pelaporan pengelolaan keuangan dan aset yang sesuai aturan sehingga tidak menjadi temuan yang bersifat administrasi lagi oleh BPK.<br /><br />"Paling tidak dengan Bimtek ini kami mengetahui penyebab tidak tercapainya WTP di tahun 2010," kata Paryadi.<br /><br />Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Bambang Wahyudi B mengatakan, Bimtek terkait pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan agar pemerintah daerah tidak keliru dalam membuat pelaporan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.<br /><br />"Aset atau barang milik daerah sudah menjadi masalah nasional sehingga penilaian WTP menjadi terkendala," katanya.<br /><br />Penyebabnya, banyak aset pemerintah pusat maupun daerah yang diperoleh sejak tahun 1950-an sewaktu itu masih dikelola secara tradisional sehingga begitu ada aturan banyak pemerintah yang kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap aset tersebut.<br /><br />Penilaian aset yang wajar apabila dinilai dari apa yang dikeluarkan Pajak Bumi dan Bangunan karena standar operasional presedur (SOP) pengadaan aset belum ada, kata Bambang.<br /><br />Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengaku kecewa karena target WTP dari BPK Perwakilan Kalbar tahun 2010 tidak tercapai.<br /><br />"Seharusnya target WTP sudah terpenuhi kalau BPK tidak menganggap temuan penyertaan modal dalam bentuk hibah kami sebesar Rp29 miliar pada Perusahaan Air Minum Daerah setempat untuk pengembangan dan pelayanan air bersih di Pontianak," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan, penyertaan modal itu sebenarnya tidak masalah secara hukum karena sudah dimasukkan dalam peraturan daerah tentang APBD 2010.<br /><br />Tetapi menurut versi BPK masih perlu didukung perda khusus.<br /><br />"Setelah saya cek ke Menteri Dalam Negeri ternyata aturan yang mengharuskan penyertaan modal dalam bentuk hibah harus didukung Perda sudah dicabut sejak tahun 1999 sehingga kami tidak salah sebenarnya," katanya.<br /><br />Apalagi kerugian negara dalam kasus itu tidak ada dan hanya kesalahan administrasi, kata Wali Kota Pontianak.<br /><br />Selain itu, temuan berikutnya oleh BPK terkait distribusi buku di bidang pendidikan yang terlambat sehingga Pemkot telah mendenda tiga perusahaan sebesar Rp200 juta lebih dan tiga item lainnya yang bersifat administrasi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.