Pemkot Pontianak Terancam Kekurangan Pegawai

oleh
oleh

Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan pemerintah kota setempat terancam kekurangan pegawai sehingga bisa menggangu pelayanan publik, sebagai dampak dari minimnya kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam beberapa tahun terakhir. <p style="text-align: justify;">"Kuota untuk penerimaan CPNS di lingkungan Pemkot Pontianak tahun 2013 sebanyak 50 orang. Sementara tahun ini saja yang masuk masa pensium sebanyak 200 orang," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.<br /><br />Sutarmidji menjelaskan kalau dalam dua tahun berturut-turut kuota CPNS Pemkot hanya 50 orang saja, maka Pemkot Pontianak akan terancam kekurangan sumber daya manusia (SDM) pegawai.<br /><br />"Sebenarnya kami berharap kuota CPNS 2013 sebanyak 350 orang, dengan rincian 150 tenaga medis, 150 guru, dan 50 orang tenaga administrasi, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menetapkan 50 orang penerimaan CPNS, untuk Pemkot," ungkap Sutarmidji.<br /><br />Menurut dia, dari 50 orang kuota CPNS itu, Pemkot Pontianak mengusulkan 20 orang untuk posisi tenaga medis, 20 orang guru, dan 10 orang tenaga administrasi.<br /><br />"Saya khawatir apabila kuota penerimaan CPNS yang diberikan pemerintah pusat terbatas, ada kemungkinan Pemkot Pontianak mengalami defisit pegawai," katanya.<br /><br />Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak Zumiyati menyatakan kuota untuk penerimaan CPNS di lingkungan Pemkot Pontianak tahun 2013 sebanyak 50 orang, yang diperkirakan penerimaan CPNS akan dilakukan akhir September.<br /><br />"Kuota sebanyak 50 orang memang jauh dari harapan kami, tetapi kami tetap bersyukur karena mendapat jatah kuota penerimaan CPNS untuk tahun 2013," ungkapnya.<br /><br />Menurut Zumiyati, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan kuota penerimaan CPNS tahun 2013.<br /><br />"Saat ini, Pemkot Pontianak paling membutuhkan tenaga guru dan kesehatan, terutama dokter spesialis, dengan telah dimilikinya rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemkot Pontianak," ujarnya. <strong>(das/ant)</strong></p>