Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menduga adanya mekanisme prosedural yang tidak ditempuh dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil Kabupaten Kubu Raya sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurunkan tim untuk mengusut hal itu. <p style="text-align: justify;">"Kalau tidak dijelaskan ke publik, dikhawatirkan akan menimbulkan prasangka negatif terutama kepada Gubernur Kalbar yang telah diberi kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov Kalbar, M Ridwan di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia menambahkan, saat ini tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan evaluasi dan pendalaman penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Kubu Raya.<br /><br />"Mulai dari prosedur, mekanisme kerja, nota kesepahaman dan laporan pengaduan dari masyarakat sebagai suatu rangkaian proses penyelesaian permasalahan yang ada," kata dia.<br /><br />Pemprov Kalbar sendiri mendorong agar tim tersebut mempercepat evaluasi supaya hasilnya dapat segera diketahui masyarakat luas terutama nama-nama yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2010 di Kabupaten Kubu Raya.<br /><br />Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat No B/1654/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 21 Juli 2010 menyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan PNS daerah, dikoordinasikan/difasilitasi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di provinsi.<br /><br />Menurut dia, koordinasi tersebut, upaya gubernur mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antar instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.<br /><br />"Pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2010 di kabupaten/kota, tetap dilaksanakan bupati/wali kota yang bersangkutan," katanya.<br /><br />Namun, lanjut dia, koordinasi teknis yang dilakukan gubernur adalah membantu pemberian fasilitas dan konsultasi dalam rangka efektivitas meliputi pengaturan waktu ujian tertulis, kerja sama pembuatan dan penyusunan soal ujian tertulis di perguruan tinggi negeri, serta pengelolaan hasil ujian tertulis yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri.<br /><br />M Ridwan mengatakan, untuk kerja sama pembuatan soal ujian tertulis dan pengelolaan hasil yang dilakukan perguruan tinggi negeri bentuk koordinasi yang tidak dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya.<br /><br />Ia juga menegaskan bahwa tidak ada arogansi dan ketidaksenangan terhadap proses rekrutmen CPNS 2010 Kabupaten Kubu Raya.<br /><br />Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menunda penerbitan surat keputusan calon pegawai negeri sipil hasil perekrutan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat tahun 2010, karena masih mengevaluasi proses penerimaan.<br /><br />"Ini atas perintah langsung Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara)," kata Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, Haryo Danargono di Pontianak, Kamis (24/3).<br /><br />Pemkab Kubu Raya mendapatkan kuota 236 formasi dalam penerimaan CPNS Tahun 2010. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
