Pemprov Kalteng Berkomitmen Cegah Korupsi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen untuk mencegah tindak korupsi di daerah itu guna meningkatkan kualitas pelayanan prima yang di dasarkan kebutuhan masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Pada 2006, saya bertekad agar terjadi hubungan yang baik serta pengawasan yang baik dengan menandatangani kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Gubernur Kalteng Teras Narang di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Kesepakatan tersebut merupakan awal bagi Kalteng sebagai suatu komitmen untuk pemberantasan korupsi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kata Teras Narang yang juga turut membidani lahirnya Undang-undang tentang KPK pada saat duduk di Komisi II Anggota DPR RI.<br /><br />Dengan adanya kesepakatan tersebut menjadi momen yang luar biasa pada saat itu, Kota Palangka Raya dianggap nomor satu dalam pelayanan publik, meskipun tahun berikutnya kalah dengan Yogyakarta.<br /><br />"Ini menjadi tekad dari tahun 2006, karena terus terang saja mengenai masalah perizinan baik izin mendirikan bangunan atau izin gangguan semuanya ada di kabupaten dan kota, sementara provinsi hanya memberikan arahan dan pedoman agar dilaksanakan dengan baik," katanya.&lt;br /><br />Di samping itu, Provinsi Kalteng juga melakukan penandatanganan fakta integritas oleh semua kepala dinas, kepala badan dan kepala satuan kerja perangkat daerah pada saat diberi kepercayaan menduduki jabatan.<br /><br />"Terus terang saja, fakta integritas ini masih banyak yang tidak melaksanakannya dengan baik dan masih banyak komitmen-komitmen yang terkait masalah laporan keuangan yang terlambat, pelayanan kepada masyarakat juga tidak diberikan dengan baik, benar dan adil," katanya.<br /><br />Sementara terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Provinsi Kalteng sebagai salah satu provinsi yang dipercayakan pemerintah pusat untuk melaksanakan "electronic government procurement" (e-GP) dan dianggap telah melaksanakan dengan baik.<br /><br />Kemudian Pemerintah Provinsi Kalteng telah dipercaya Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai provinsi percontohan satu-satunya di Indonesia untuk Open Government Indonesia yang sebentar lagi akan dilakukan penandatanganan kesepakatan tersebut.<br /><br />"Pemerintah Provinsi Kalteng akan mempergunakan website sebagai sarana transparansi yang dapat diakses oleh rakyat," katanya.<br /><br />Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalteng juga menerapkan electronic office, electronic finance untuk laporan keuangan yang bekerja sama dengan UKP4 meskipun upaya yang telah dilakukan tersebut masih ada kekurangan dan kelemahannya. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.